Via Dialog Lintas Sektor, Sekretariat Wapres Tampung Aspirasi Pelaku UMKM dan Ekonomi Perempuan

Ilustrasi pelaku UMKM (Dok. Istimewa)

INDOZONE.ID - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2026.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengungkap jika forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.

"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa pada Rabu (18/3/2026). 

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia.

Baca juga: Mendagri Dorong Penguatan UMKM dan Produk Halal untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Ada pula berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Diungkap mantan jurnalis televisi ini jika forum itu menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," katanya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

Baca juga: Panduan Cara Cek Merek HKI untuk UMKM: Mudah, Cepat, dan Gratis

"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%,” ujarnya.