Kemenperin Percepat Sertifikasi Halal, Industri Makin Kuat

Ilustrasi sertifikasi halal. (Dok. BPJPH)

INDOZONE.ID - Kementerian Perindustrian menggandeng Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak serta Disperindagkop ESDM Kalimantan Barat.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat layanan industri di kawasan Kabupaten Ketapang, sekaligus menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa langkah ini punya dampak jangka panjang.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing industri nasional. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Bukan Sekadar Kewajiban, Tapi Nilai Tambah

Dalam beberapa tahun terakhir, sertifikasi halal memang makin krusial. Bukan hanya untuk memenuhi aturan, tapi juga sebagai pintu masuk pasar yang lebih luas.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Emmy Suryandari, menyebut percepatan ini bagian dari transformasi layanan industri yang lebih adaptif.

“BSKJI terus mendorong penguatan peran unit-unit layanan di daerah, termasuk BSPJI, agar semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Percepatan sertifikasi halal bukan hanya soal pemenuhan kewajiban, tetapi merupakan strategi untuk membangun ekosistem industri halal yang terstandar, berdaya saing, dan berorientasi ekspor,” jelasnya.

30 Pelaku Usaha Difasilitasi di Kalbar

Salah satu agenda konkret adalah Program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi 30 pelaku usaha di Kalimantan Barat pada 2025.

Dalam program ini, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Pontianak ditunjuk melakukan pemeriksaan produk sesuai ketentuan.

Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar, mengatakan koordinasi ini penting untuk menyelaraskan layanan teknis dengan kebutuhan industri daerah.

“Koordinasi ini merupakan langkah untuk memperkuat sinergi antara BSPJI Pontianak dan pemerintah daerah dalam mendukung layanan jasa industri, termasuk fasilitasi sertifikasi halal, agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan regulasi dan meningkatkan daya saing produknya,” tuturnya.

Peran Daerah dalam Ekosistem Industri Halal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan komitmennya.

Kepala Disperindagkop ESDM Kalbar, Syarif Kamaruzaman, menyebut program ini sebagai bentuk dukungan nyata bagi pelaku usaha.

“Melalui fasilitasi sertifikasi halal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya membantu pelaku usaha agar produknya memiliki kepastian kehalalan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang perluasan pasar,” ungkapnya.