APBN Kuartal I 2026 Defisit Rp240,1 Triliun, Belanja Tumbuh Signifikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Aula Junada Kementerian Keuangan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

INDOZONE.ID - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Defisit tersebut terjadi seiring realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp574,9 triliun, sementara belanja negara telah terserap Rp815 triliun.

Dari sisi pendapatan, capaian tersebut setara dengan 18,2 persen dari target APBN dan tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan nilai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target, tumbuh 14,2 persen.

Baca juga: Presiden Komit Jaga Rasio Utang 40 Persen dan Defisit APBN 3 Persen

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun mengalami kontraksi 12,6 persen.

Purbaya menyebut kinerja penerimaan pajak dan kepabeanan menunjukkan perbaikan, dan pemerintah akan terus mendorong optimalisasi dari kedua sumber tersebut.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun sebelumnya, PNBP tetap memberikan kontribusi terhadap struktur pendapatan negara.

Baca juga: DPR Sahkan RAPBN 2026: Belanja Negara Rp3.842 Triliun, Defisit 2,68 Persen PDB

Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Maret mencapai 21,2 persen dari pagu APBN dengan pertumbuhan 31,4 persen secara tahunan.

“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Purbaya.

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp610,3 triliun dengan pertumbuhan 47,7 persen. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp281,2 triliun, sementara belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun.

Adapun transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target, namun mengalami kontraksi 1,1 persen secara tahunan.

Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer juga tercatat defisit sebesar Rp95,8 triliun.