DPR Sahkan RAPBN 2026: Belanja Negara Rp3.842 Triliun, Defisit 2,68 Persen PDB

Ketua DPR Puan Maharani menerima berkas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) dalam pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

INDOZONE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5 di Jakarta, Selasa (23/9/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan.

Serentak mereka menjawab, “Setuju,” sebelum palu sidang diketukkan sebagai tanda pengesahan.

Postur dan Target Anggaran

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah merinci, belanja negara tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

Rinciannya meliputi belanja kementerian/lembaga Rp1.510,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.639,19 triliun.

Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Pergantian Jabatan Tidak Berdampak pada Penyusunan RAPBN 2026

Pendapatan negara dipatok Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

Dengan komposisi ini, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen PDB, dengan keseimbangan primer sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

Asumsi Makro

DPR juga menyetujui sejumlah asumsi makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.

Pemerintah menargetkan suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel, serta lifting minyak 610 ribu barel per hari dan gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.

Baca juga: Kementerian ESDM Anggarkan Rp21,67 Triliun untuk RAPBN 2026

Selain itu, RAPBN 2026 menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen, kemiskinan 6,5–7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, dan Gini ratio 0,377–0,380.

Indeks Modal Manusia ditetapkan 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.

Pemerintah juga mematok target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67 persen sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.