Pemerintah Alokasikan Lebih dari Seribu Triliun untuk Bantuan Langsung di RAPBN 2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

INDOZONE.ID - Pemerintah mengalokasikan dana senilai lebih dari seribu triliun untuk program bantuan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.

Dana tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

"Masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya Rp1.378,9 triliun sendiri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip Sabtu (16/8/2025).

Dia merinci, alokasi dana Rp1.376,9 triliun untuk bantuan langsung bagi rakyat akan disalurkan antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp28,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan program beasiswa lain senilai Rp88,6 triliun.

Selain itu, juga  melalui Program Kartu Sembako senilai Rp43,8 triliun, bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp69 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun, serta cek kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan revitalisasi Rp7,3 triliun.

Baca juga: Kemensos Coret 228 Ribu Penerima Bansos, Terindikasi Judi Online

Selain itu, alokasi dana untuk bantuan langsung akan digunakan untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Program Makan Bergizi Gratis atau MBG senilai Rp335 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rp83 triliun.

Dana untuk bantuan langsung akan disalurkan pula untuk program subsidi energi dan kompensasi sebanyak Rp381,3 triliun, program subsidi non-energi Rp108,8 triliun, serta tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen non-pegawai negeri sipil Rp63,5 triliun.

Alokasi dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun, perumahan Rp48,7 triliun, bendungan dan irigasi Rp12 triliun, lumbung pangan Rp22,4 triliun, Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun, serta kampung nelayan dan pergaraman nasional Rp6,6 triliun.

"Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja K/L dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Payment ID Segera Diluncurkan BI, Awali Uji Coba untuk Penyaluran Bansos

Menurut Menteri Keuangan, alokasi dana untuk belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 sebesar Rp3.136,5 triliun.

Dalam hal ini, pagu anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan Rp1.498,3 triliun atau naik dari pagu indikatif Rp1.167,8 triliun.

Alokasi anggaran non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.638,2 triliun dan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun.