Heru Tjahjono: Penetapan UMP 2026 Harus Berdampak Positif bagi Pekerja dan Pelaku Usaha

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono. (ANTARA/HO-DPR)

INDOZONE.ID - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menjadi sorotan penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menekankan bahwa UMP tidak sekadar angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistis sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

"UMP tidak boleh dipahami semata sebagai angka administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistis agar memberi dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha." tegas Heru

Baca juga: 7 Aset Murah yang Diprediksi Bikin Kaya di 2026: Ada Peluang di Dekat Rumahmu!

Berdasarkan data terbaru, menunjukan dari 38 provinsi di Indonesia, 36 telah menetapkan UMP 2026, sedangkan Aceh dan Papua Pegunungan masih menunggu pengumuman resmi hingga batas akhir pada 24 Desember 2025.

Penetapan UMP ini bervariasi, DKI Jakarta masih mencatat UMP tertinggi sebesar Rp5.729.876, sementara provinsi lain menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing wilayah.

Menurut Heru, kenaikan UMP yang proporsional dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan minimum. Peningkatan daya beli ini diyakini  berpotensi memberikan efek positif bagi sektor UMKM, perdagangan, dan jasa lokal.

Baca juga: Salma Markets Diakui sebagai Broker Forex Terbaik di Industri Perdagangan Global

Selain itu, Heru menekankan pentingnya keseimbangan antara upah dan produktivitas agar dunia usaha tetap kompetitif, serta transparansi penggunaan indeks dan formula pengupahan di setiap provinsi.

"Dengan sinergi yang kuat antara pekerja yang produktif dan pengusaha yang adaptif, kita dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tahun mendatang," tuturnya.

Baca juga: Pupuk Indonesia Bangun Pabrik NPK Nitrat Pertama di Tanah Air, Negara Bisa Hemat Rp1 Triliun

Penetapan UMP 2026 bukan hanya soal angka, tetapi strategi untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis di tengah tantangan ekonomi global.