Penyaluran BLT Kesra 2025 Sudah Disalurkan ke 27,3 Juta KPM

Ilustrasi Penyerahan BLT (unplash.com)

INDOZONE.ID - Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terus berjalan dan kini mencapai progres signifikan. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap bahwa bantuan tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial Republik Indonesia, hingga Jumat (21/11/2025), total 27.335.477 KPM telah menerima BLT Kesra.

“Progres penyaluran BLTS Kesra total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya.

Baca juga: DJP Kejar Target Rp20 Triliun, Penagihan Tunggakan Pajak Tembus Rp11,99 Triliun

Penyaluran BLT dilakukan melalui dua jalur utama, yakni bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia. Berikut rinciannya:

• Bank Mandiri: 4.022.294 KPM
• BNI: 5.147.530 KPM
• BRI: 5.390.733 KPM
• BSI: 489.698 KPM
• PT Pos Indonesia: 12.285.222 KPM (penyalur terbesar tahun ini)

Selain BLT Kesra, pemerintah juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan sosial reguler lainnya. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako telah disalurkan kepada 6.875.211 KPM, di mana 6.091.958 KPM menerima lewat Himbara dan 783.253 KPM melalui PT Pos Indonesia.

Baca juga: Bank Mandiri Gaspol Perkuat Layanan Treasury dan Hedging di Tengah Gonjang-Ganjing Pasar Global

Sementara itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan keempat sudah disalurkan kepada 9.407.384 KPM. Selain itu, Kemensos menjelaskan bahwa bantuan pangan reguler berupa sembako diberikan sebesar Rp200.000 per bulan selama tiga bulan kepada keluarga terdaftar.

Dengan progres penyaluran yang terus berjalan, pemerintah berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendukung kesejahteraan keluarga di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Evaluasi Harga Rumah Subsidi, Targetkan Skema Baru Berjalan pada 2026

Mensos juga menegaskan bahwa seluruh biaya penyaluran telah ditanggung pemerintah, sehingga tidak boleh ada pemotongan dana bantuan oleh pihak manapun.