Pemerintah Evaluasi Harga Rumah Subsidi, Targetkan Skema Baru Berjalan pada 2026

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

INDOZONE.ID - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempercepat evaluasi harga rumah subsidi di berbagai daerah, untuk mengatasi persoalan backlog perumahan yang saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan pihaknya turun langsung ke daerah untuk memetakan persoalan, termasuk isu kenaikan harga tanah yang kini memerlukan penyesuaian harga jual rumah subsidi.

“Kami keliling ke daerah untuk mengetahui masalah, termasuk isu harga tanah sehingga perlu penyesuaian harga,” ujarnya saat menghadiri serah terima kunci rumah subsidi Perumahan Griya Multi Jadi di Kabupaten Tabanan, Bali, dikutip Rabu (26/11/2025).

Kajian Harga Tanah dan Skema Rumah Vertikal

Sri Haryati menjelaskan pemerintah telah menyusun berbagai kajian terkait perkembangan harga tanah, sekaligus mempertimbangkan opsi pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan yang dapat dibiayai melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pembahasan dilakukan bersama BP Tapera serta melibatkan perbankan, pengembang, dan masyarakat sebagai konsumen. 

Baca juga: PNM Dukung Program Kementerian PKP: Rumah Mikro, Akad Massal FLPP, dan Rumah Usaha Layak untuk Nasabah

Menurut dia, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kemampuan bayar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga batas harga maksimal untuk rumah subsidi.

“Insya Allah 2026 kami upayakan untuk bisa dijalankan,” katanya.

Kuota Rumah Subsidi Naik Hingga 500 Ribu Unit

Kuota rumah subsidi tahun 2025 meningkat dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit secara nasional. Pada 2026, Kementerian PKP berencana menaikkan kuota tersebut menjadi sekitar 500 ribu unit.

Saat ini, kuota rumah subsidi yang sudah terserap mencapai 223 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, pengembang Perumahan Griya Multi Jadi Tabanan, I Gede Suardita, berharap pemerintah menaikkan harga jual rumah subsidi di Bali menjadi di atas Rp200 juta. 

Saat ini harga jual maksimal masih Rp185 juta sesuai ketentuan yang berlaku sejak 2024, dengan luas bangunan 60 meter persegi.

Ia menjelaskan harga tanah di kawasan Sanggulan, Tabanan, terus melonjak hingga mencapai Rp1 juta per meter, sementara batas harga tanah untuk rumah subsidi hanya Rp600 ribu per meter.

Baca juga:  Pemerintah Gelar Akad Massal 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor