Menaker Soroti Tantangan Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja Didorong Tingkatkan Future Skills

Menaker Yassierli mendorong serikat kerja untuk meningkatkan future skills. (Ist)

INDOZONE.ID -  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Menurutnya, berbagai persoalan di sektor tenaga kerja membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja.

Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026), Yassierli menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Namun, besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia serta dinamika ekonomi global membuat tantangan yang dihadapi tidak sederhana.

"PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak," ujar Yassierli.

Menurut Menaker, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah, terutama di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Baca juga: 10 Pekerjaan Sampingan untuk Tambahan Cuan Lewat Bantuan ChatGPT, Tak Perlu Skill Khusus

Ia menilai pendidikan formal saja tidak lagi cukup. Para pekerja juga perlu dibekali keterampilan baru yang relevan dengan perubahan dunia kerja.

Perubahan tersebut, kata Yassierli, membuat penguatan future skills atau keterampilan masa depan menjadi kebutuhan mendesak.

Program pelatihan, reskilling, dan upskilling dinilai harus diperluas secara lebih terarah dan berkelanjutan agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Dalam konteks tersebut, Menaker mendorong serikat pekerja dan serikat buruh mengambil peran yang lebih strategis.

Organisasi pekerja dinilai tidak hanya berfungsi memperjuangkan hak-hak buruh, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi anggotanya.

"Penguatan kapasitas menjadi kunci agar pekerja tetap relevan dan memiliki daya saing di tengah perubahan dunia kerja," kata Yassierli.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tenaga kerja yang kompetitif.

Baca juga: CEO Dibimbing Ungkap Pentingnya Skill Relevan untuk Cari Kerja di Event Indonesia Punya Kamu 2025

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi guna memperluas akses dan meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.

Selain itu, Menaker menyoroti perlunya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif. Menurutnya, hubungan antara pekerja dan perusahaan tidak cukup hanya bersifat harmonis, tetapi perlu berkembang menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.

"Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mewujudkan konsep negara sejahtera atau *welfare state* melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

"Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Said Iqbal.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM, penguatan kompetensi pekerja, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis di masa depan.