Pekerja Ojol hingga Kurir Online Berpeluang Dapat Perlindungan Lebih Baik, Ini Kata Menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Dok. Biro Humas Kemnaker)

INDOZONE.ID - Pekerja ojek online, kurir online, hingga mereka yang mencari penghasilan melalui aplikasi digital berpeluang mendapatkan perlindungan yang lebih baik di masa depan.

Hal ini menyusul adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus mengatur kerja layak dalam ekonomi platform oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Kesepakatan tersebut diadopsi dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik lahirnya standar internasional tersebut. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan, sehingga perlindungan pekerja harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan inovasi teknologi.

"Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform. Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat," kata Yassierli di Jenewa, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Di ILC 114, Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya Peran Perempuan dalam Transformasi Dunia Kerja

Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss. (Dok. Biro Humas Kemnaker)

Saat ini, pekerjaan berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari pengemudi ojek online, kurir pengantar barang, hingga pekerja yang memperoleh pekerjaan melalui aplikasi digital menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi modern.

Karena itu, menurut Yassierli, kehadiran standar internasional ini menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja platform memiliki kepastian perlindungan, sistem kerja yang transparan, serta kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih adil.

Ia menjelaskan, konvensi tersebut memuat sejumlah prinsip penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya keselamatan dan kesehatan kerja, upah atau remunerasi yang adil, perlindungan sosial, transparansi penggunaan sistem otomatis dan algoritma, perlindungan data pribadi, hingga proses penyelesaian masalah yang adil bagi pekerja.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan. Jutaan pekerja kini menggantungkan penghasilan mereka melalui berbagai platform digital.

Karena itu, pemerintah menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform sekaligus memastikan perlindungan pekerja berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis digital.

"Standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajibannya, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan," ujar Yassierli.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa adopsi standar oleh ILO tidak berarti seluruh ketentuannya otomatis berlaku di Indonesia.