INDOZONE.ID - Indonesia kembali menunjukkan perannya dalam diplomasi perdagangan global dengan memimpin Pertemuan Menteri kelompok G-33 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama negara berkembang dalam mendorong reformasi sektor pertanian menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization yang akan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Kamerun.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali menghidupkan perundingan pertanian di WTO yang dalam beberapa tahun terakhir berjalan lambat.
Menurutnya, reformasi pertanian dalam WTO harus tetap berorientasi pada pembangunan. Artinya, isu seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, dan kebutuhan pembangunan nasional harus menjadi bagian utama dari agenda perundingan.
"Indonesia menekankan bahwa KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian yang sempat stagnan. Reformasi pertanian perlu memperhatikan kepentingan negara berkembang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil," ujar Mendag Budi Santoso.
Baca juga: Kemendag Tegaskan Ritel Modern di Daerah Wajib Patuhi Regulasi
G-33 Perkuat Posisi Negara Berkembang
Pertemuan Menteri G-33 tahun ini mengusung tema "G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation."
Pertemuan ini merupakan agenda rutin menjelang konferensi WTO untuk memperkuat koordinasi dan kesatuan sikap negara-negara berkembang.
Kelompok G-33 sendiri terdiri dari 47 negara dan memiliki peran penting dalam mendorong reformasi kebijakan pertanian global yang lebih adil bagi negara berkembang.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah menyelaraskan Pernyataan Bersama para Menteri G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara anggota menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, dan inklusif dengan WTO sebagai fondasinya.
Dorong Kebijakan untuk Ketahanan Pangan
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyoroti beberapa isu penting yang perlu menjadi prioritas dalam reformasi pertanian WTO.
Di antaranya adalah kebijakan Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) yang bertujuan menjaga cadangan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) untuk melindungi petani dari lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) yang memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
Menurut Mendag Budi Santoso, Indonesia bersama negara anggota G-33 akan terus memperkuat koordinasi agar isu-isu tersebut tetap menjadi perhatian utama dalam pembahasan reformasi pertanian di WTO.
Baca juga: Kemendag Fasilitasi UMKM Perempuan Indonesia Tembus Spring Fair 2026 di Inggris
Dukungan dari WTO
Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala turut menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan pertemuan tersebut. Ia menilai forum ini penting untuk menyatukan prioritas negara berkembang sekaligus mendorong kembali perundingan pertanian di WTO.
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini, isu ketahanan pangan menjadi sangat penting, terutama bagi negara berkembang. Karena itu, kelompok G-33 memiliki peran besar untuk memastikan isu tersebut masuk dalam agenda utama KTM ke-14 WTO.
Para Menteri G-33 juga sepakat bahwa kemajuan nyata dalam perundingan pertanian sangat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas WTO serta membangun kembali kepercayaan antarnegara anggota dalam sistem perdagangan global.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Press Release