Anggaran Rp55 Triliun Sudah Siap, Presiden Prabowo Segera Umumkan THR ASN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri masih berlangsung.

Menurut Purbaya, kepastian jadwal pencairan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia memastikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri telah tersedia.

Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN pada 2026

“Dananya sudah siap,” katanya.

Saat ditanya kemungkinan pencairan dimulai pekan ini, Purbaya menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. 

“Terserah Presiden,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Menkeu menyampaikan penyaluran THR direncanakan pada pekan pertama Ramadhan. Namun, ia belum merinci tanggal pasti pencairan tersebut.

Baca juga: Menkeu Tambah DAU Rp7,66 Triliun untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN Daerah

“Awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” katanya dalam kesempatan berbeda.

Bagian dari Belanja Awal Tahun

Anggaran THR Rp55 triliun tersebut termasuk dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang mencapai Rp809 triliun. Selain THR, pemerintah juga mengalokasikan sejumlah program prioritas lain pada awal tahun.

Beberapa di antaranya percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera senilai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan realisasi belanja pemerintah pada awal tahun dilakukan secara tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Ia optimistis kinerja ekonomi Indonesia yang kuat sepanjang 2025 dapat terus berlanjut pada 2026, melalui dukungan belanja negara yang terukur dan tepat sasaran.