Bahlil Siapkan Program Kompor Listrik untuk Kurangi Impor LPG, Usulkan Anggaran Rp815,56 Miliar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

INDOZONE.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik. 

Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas elpiji (LPG) yang masih tinggi.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program konversi ke kompor listrik merupakan bagian dari upaya diversifikasi bauran energi. 

Pemerintah juga tengah menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kVA agar dapat digunakan oleh masyarakat di daerah dan pedesaan.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil.

Baca juga: MPR Nilai Transisi Kompor Listrik Lebih Hemat Dibanding Subsidi LPG

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan jumlah unit kompor listrik yang akan disiapkan. Bahlil memperkirakan kepastian mengenai jumlah tersebut baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Ia mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional. Kondisi tersebut membuat negara harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Menurut Bahlil, devisa yang digunakan untuk mengimpor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. Dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, angka tersebut bahkan diperkirakan meningkat menjadi Rp130 triliun.

“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.

Dalam menjalankan program tersebut, Bahlil juga meminta Komisi XII DPR RI untuk mendata daerah-daerah yang membutuhkan kompor listrik agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terkoordinasi.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujarnya.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).