INDOZONE.ID - Diplomasi energi pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis dinilai merupakan langkah strategis. Strategisnya sendiri dalam hal mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Hendry Cahyono. Hendry menilai kerja sama ini merupakan langkah strategis mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry kepada wartawan seperti dikutip pada Rabu (18/3/2026).
Baca juga: Bahlil Buka Peluang Impor Minyak dari Rusia, RI Diversifikasi Sumber Energi
Kerja sama itu sendiri tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.
Kolaborasi ini mencakup pengembangan energi nuklir, ekspor LNG, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Pada sisi pengembangan di tanah air, dinilai kerja sama dengan Jepang dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi energi baru termasuk nuklir yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi.
Hendry menekankan, potensi keuntungan kerja sama ini juga sangat besar jika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah terutama untuk mendukung ekosistem energi bersih.
"Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia serta cadangan bauksit, timah, tembaga dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau," tuturnya.
Di sisi lain, Hendry menyebut kerja sama ini tidak hanya soal pasokan energi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis bagi Indonesia mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.
"Diharapkan ada multiplier effect bagi efisiensi produksi nasional, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja," katanya.
Lebih lanjut, Hendry menyebut di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, langkah Indonesia memperkuat kerja sama energi dinilai sebagai keputusan yang tepat dan visioner.
“Langkah ini merupakan respons rasional terhadap disrupsi geopolitik. Posisi Indonesia saat ini justru berada pada window of opportunity yang sangat baik,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Strategi Hemat Energi di Sektor Publik, ASN Berpotensi Terapkan Kerja Fleksibel
Untuk diketahui, penandatanganan MoU energi ini dilakukan Menteri Bahlil dan Akazawa dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela kegiatan Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang pada Minggu, 15 Maret 2026 yang lalu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan