Pemerintah Siapkan Strategi Hemat Energi di Sektor Publik, ASN Berpotensi Terapkan Kerja Fleksibel

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. (ANTARA/Kemenko PMK)

INDOZONE.ID - Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi harus dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas saat pandemi COVID-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.

Baca juga: DEN Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Pertama, penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Kedua, penguatan pemanfaatan platform digital dalam aktivitas kerja dan layanan publik.

Selanjutnya, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai kebutuhan.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.

Selain itu, rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan pembahasan lanjutan, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, hingga opsi pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

Baca juga: Pemerintah Belum Berencana Naikkan Harga BBM Subsidi di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, serta rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.