Gubernur KDM Prioritaskan Pembangunan Desa Penyumbang Pajak Terbesar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (ANTARA/HO Pemprov Jabar)

INDOZONE.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri dan penyumbang pajak terbesar di Jawa Barat pada tahun 2026.

"Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, dikutip dari ANTARA, Rabu.

Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertajuk "Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe" yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa, Dedi mengatakan selama ini banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru tertinggal.

Baca juga: BPI Danantara Evaluasi Opsi Penyelesaian Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan, yang seringkali diwarnai ketegangan akibat perbedaan kepentingan, seperti permintaan dana kegiatan oleh desa yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas lingkungan desa.

"Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak," kata Dedi.

Sebagai langkah nyata, Kang Dedi, sapaan akrabnya, berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.

Baca juga: Bikin Terobosan Dirikan Pom Minyak Goreng, Yaya Sumantri Menjangkau 175 Kabupaten/Kota

"Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan," ucapnya.

Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, yang bertujuan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan dengan kontribusi ekonomi wilayah, terutama di tingkat desa.

Dengan strategi tersebut, Dedi berharap Pemprov Jabar dapat memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.