BPI Danantara Evaluasi Opsi Penyelesaian Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tiket kereta cepat Whoosh sekarang bisa dibeli dengan harga Rp200 ribu. (Dok. KCIC)

INDOZONE.ID - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa BPI masih terus mengevaluasi berbagai opsi untuk menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

“Kami sedang mengevaluasi, kami lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua. Dan memang, ini kan melibatkan banyak kementerian lain,” ujar Rosan ditemui usai menghadiri Forbes CEO Global Conference di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa.

Baca juga: Purbaya Tolak Usulan Luhut Gunakan APBN untuk Family Office di Bali

Menurut Rosan, proses pengambilan keputusan di Danantara itu dilakukan secara terstruktur dan terukur.

Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

"Jadi harapannya kami kan biasanya duduk dulu, evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kami kan sistem pekerjaannya seperti itu. Jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kami bicara ke publik,” ucap Rosan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan bahwa ada dua skema yang sedang dipertimbangkan, yaitu penambahan ekuitas atau penyuntikan dana tambahan.

Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek kereta cepat.

Baca juga: Keputusan Menkeu Purbaya Tidak Naikkan Cukai Disambut Baik Petani Tembakau di Temanggung

Ia mendorong agar pembiayaan diselesaikan oleh Danantara, yang dinilai memiliki kapasitas manajerial dan finansial memadai.

“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka 'manage' dari situ, jangan sampai kita lagi,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).