Menkeu Purbaya Fokus Tangani Impor Ilegal di Pelabuhan, Bukan di Pasar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Imamatul Silfia/pri)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa fokus utama dalam menindak praktik impor ilegal adalah pada pengawasan barang yang masuk melalui pelabuhan, bukan penjualan di pasar.

"Saya nggak akan ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan saja. Nanti kalau suplai berkurang kan otomatis (barang ilegalnya) itu berkurang," kata Purbaya di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Senin (27/10/2025).

Sejalan dengan makin sedikitnya barang ilegal yang beredar, lanjut Purbaya, konsumen secara perlahan akan beralih mencari produk lainnya.

Dia percaya cara ini efektif untuk mengentaskan peredaran barang impor ilegal, khususnya pakaian dan tas bekas (balpres) ilegal.

Baca juga: Purbaya Beri BPJS Kesehatan Suntikan Dana Rp20 Triliun, Ini Harapan Menteri

Purbaya juga menyatakan bahwa untuk sementara, koordinasi dengan Kementerian Perdagangan belum direncanakan karena penindakan impor ilegal masih menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah kementeriannya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya belum berencana untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penindakan impor ilegal ini, karena barang-barang yang ditindak adalah barang yang tidak seharusnya ada dalam aktivitas perekonomian.

Walaupun begitu, Purbaya tak menutup ruang penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan.

“Itu kan ilegal. Eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kami perketat peraturan yang katanya ada kelemahan hukum, tapi bisa kami akali deh di lapangan seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bakal menerapkan sanksi berupa denda terhadap importir balpres ilegal.

Purbaya berpendapat bahwa langkah-langkah penindakan terhadap importir ilegal sejauh ini dinilai kurang menguntungkan bagi negara, sehingga dia berupaya mencari solusi agar penindakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi negara.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Dana Rp200 Triliun di Himbara Dorong Kredit Menuju Dua Digit

Purbaya pun menyebut sudah memiliki daftar pemain dalam aktivitas impor balpres ilegal. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bakal memblokir pemain-pemain tersebut, agar tidak lagi bisa mengakses aktivitas impor.

Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendukung UMKM legal yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama bagi produsen tekstil dan produk tekstil (TPT), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang.