Purbaya Beri BPJS Kesehatan Suntikan Dana Rp20 Triliun, Ini Harapan Menteri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Imamatul Silfia/pri)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari ANTARA, Kamis.

Purbaya mengharapkan perbaikan tata kelola di BPJS Kesehatan untuk mencegah kebocoran anggaran, termasuk evaluasi aturan yang sudah tidak relevan.

Baca juga: Kadin Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan Afrika Selatan di Sektor Strategis

Purbaya mencontohkan aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator, yang menurutnya sudah tidak relevan lagi pasca-pandemi COVID-19 dan perlu direvisi.

“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya menggarisbawahi, evaluasi itu perlu melibatkan orang yang ahli di bidang kesehatan agar revisi kebijakan tetap mampu mengakomodasi kebutuhan dalam layanan kesehatan.

Di samping mengevaluasi aturan, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang mereka miliki.

Purbaya menilai bahwa BPJS Kesehatan memiliki banyak sumber daya IT yang belum optimal, sehingga menyarankan integrasi sistem IT secara nasional dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi.

Purbaya meyakini integrasi sistem teknologi dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif, misalnya proses klaim yang bermasalah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN pada 2026

"Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelas dia.

Bendahara negara tidak akan memberikan sanksi kepada BPJS Kesehatan jika mereka gagal memenuhi mandat yang diberikan, namun berharap mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik karena layanan BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak,” tuturnya.