Harga Minyak Melejit, Perang Iran Picu Krisis Energi Global

Ilustrasi kilang minyak. (pertamina.com)

INDOZONE.ID - Perang AS-Israel melawan Iran telah mendorong harga minyak mentah Brent melonjak mendekati $120 per barel, mendekati rekor tertinggi $147 pada Juli 2008. Harga gas alam juga ikut melambung. Beberapa pihak mungkin mengingat situasi serupa saat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketika harga sempat melonjak lalu kembali stabil setahun kemudian. Namun, kondisi kali ini berbeda. Guncangan harga akibat perang Iran diperkirakan tidak akan mereda dengan cepat.

Perbedaan Fundamental: Blokade Fisik vs Sanksi

Pada 2022, lonjakan harga terutama dipicu oleh sanksi dan pembatasan harga dari Eropa dan AS terhadap Rusia. Aliran minyak saat itu dialihkan ke rute alternatif, sementara pasokan gas pipa Rusia ke Eropa terhenti. Meski begitu, posisi Rusia sebagai produsen minyak dan gas global tetap bertahan. Mereka masih menjual energi, termasuk ke Eropa melalui perantara.

Kali ini, perang menciptakan hambatan fisik. Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen minyak dan LNG dunia, praktis tertutup. Gangguan lalu lintas tanker memaksa produsen di kawasan Teluk mengurangi produksi karena kapasitas penyimpanan yang penuh. Serangan Iran terhadap infrastruktur energi juga menyebabkan kerusakan serta penutupan fasilitas sebagai langkah pencegahan.

Badan Energi Internasional (IEA) menilai situasi ini sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Aliran melalui Selat Hormuz anjlok dari sekitar 20 juta barel per hari menjadi sangat terbatas, sementara produksi di kawasan Teluk dipangkas setidaknya 10 juta barel per hari.

Baca juga: Harga Minyak Tembus Rekor! Perang Iran Cekik Pasokan, Dunia Kelimpungan

Mengapa Pelepasan Cadangan Minyak Tak Mempan?

Pada 2022, pelepasan 180 juta barel cadangan minyak strategis membantu meredam lonjakan harga. Kini, IEA berencana melepas 400 juta barel. Namun, langkah ini diperkirakan tidak akan seefektif sebelumnya karena tidak menyentuh akar masalah, yakni gangguan fisik distribusi.

Kendala logistik juga menjadi tantangan. Sebagian besar cadangan minyak strategis berada di fasilitas darat di AS, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Distribusinya ke pasar yang terdampak, seperti Asia dan Eropa, membutuhkan waktu, kapasitas kapal, serta jalur pelayaran yang aman, yang saat ini sulit dipenuhi.

Rerouting Tak Bisa Jadi Solusi

Pada 2022, pengalihan rute distribusi menjadi solusi. Namun kini, alternatif jalur pipa yang melewati Selat Hormuz di Arab Saudi dan Irak hanya memiliki kapasitas cadangan sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah kehilangan pasokan yang mencapai 10 juta barel per hari.

Pasar gas alam juga menghadapi tekanan serupa. Sekitar 112 miliar meter kubik LNG per tahun, sekitar 20 persen perdagangan global, biasanya melewati Selat Hormuz. Kini, aliran tersebut terhenti. Pipa Dolphin dari Qatar ke Oman hanya memiliki kapasitas 20–22 miliar meter kubik per tahun dan tidak memiliki ruang tambahan. Terminal LNG Oman juga tidak mampu menampung pasokan ekstra. Pasar LNG global bahkan lebih ketat dibandingkan minyak, karena hampir tidak ada kapasitas produksi cadangan.

Baca juga: Harga Minyak Terancam Naik, Pemerintah Didorong Percepat Implementasi B50

Dampak Jangka Panjang yang Tak Terhindarkan

Semakin lama konflik berlangsung dan Selat Hormuz tetap tertutup, semakin lama pula harga minyak dan gas akan bertahan tinggi. Strategi yang digunakan pada 2022, seperti diversifikasi dan pengalihan rute, tidak cukup untuk menstabilkan pasar saat ini.

Harga energi yang tinggi secara berkepanjangan akan memaksa konsumen dan industri mengurangi penggunaan. Industri padat energi seperti petrokimia, pupuk, aluminium, baja, dan semen akan merasakan dampak paling cepat akibat lonjakan biaya. Sektor transportasi juga terdampak, dengan kenaikan harga tiket pesawat dan ongkos pengiriman.

Bagi negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), situasi ini bukan sekadar guncangan pasar, tetapi tantangan besar terhadap peran mereka sebagai pemasok energi global. Gangguan ekspor, kerentanan infrastruktur, serta meningkatnya biaya keamanan berpotensi menggerus kepercayaan pasar.

Secara global, kondisi ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mengakhiri konflik secepat mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih parah.