INDOZONE.ID - Para akademisi dan pakar bersuara terkait swasembada energi dan menilai kini Indonesia sudah mampu swasembada energi. Alasanya yakni kenaikan lifting migas nasional yang tercatat sudah signifikan.
Lifting migas nasional sendiri tercatat sudah naik dan telah melampaui asumsi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2025 atau mencapai rata-rata 111,9 persen.
Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio mengatakan kenaikan lifting dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari patut diapresiasi. Kendati demikian, pemerintah dinilai masih harus bekerja menemukan cadangan minyak baru.
"Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan namun, untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru," kata Subhkan seperti dikutip pada Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Trump Naikkan Tarif 100% untuk China, Menkeu Purbaya: Kita Jadi Untung
"Teknologi baru membantu mengoptimalkan sumur yang sebelumnya dianggap tidak produktif, tapi kalau kita mau jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kuncinya," sambungnya.
Dia juga menyoroti terkait langkah pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar.
"Itu langkah tepat. Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal," ujar Subhkan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai capaian di sektor energi ini tak bisa dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional.
Baca juga: ISF 2025 Hasilkan Komitmen Investasi Hijau Rp278 Triliun
"Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia sedang menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah," kata Adib.
Menurutnya, sejumlah program seperti hilirisasi tambang, pembangunan smelter hingga legalisasi sumur rakyat menjadi langkah konkret menuju kedaulatan energi.
Namun, kata dia, tantangan besar yang dihadapi bukan hanya pada sisi kebijakan teknis, tetapi juga pada narasi publik yang beredar di media sosial.
"Sering kali yang jadi masalah adalah komunikasi. Potongan-potongan video atau pernyataan di media sosial membentuk persepsi negatif, padahal arah kebijakannya baik," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan