Ekonomi 2026 Diprediksi Menguat, Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Pemulihan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Instagram/@airlanggahartarto_official) (Instagram/@airlanggahartarto_official)

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa sebagian besar tekanan dan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 telah tertangani pada tahun berjalan, sehingga outlook perekonomian untuk tahun depan dipandang lebih optimistis.

Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan kata sambutannya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025.

"Risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden. Dengan baseline di 5,4 persen sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini," ujar Airlangga di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu.

Prospek dasar ekonomi dan tren pertumbuhan tahun 2026 menunjukkan perbaikan. Peningkatan konsumsi masyarakat menjadi salah satu sinyalnya, terlihat dari Mandiri Spending Index yang menyentuh angka 312 di November 2025, melebihi ambang batas 300.

Baca juga: Airlangga Bahas Solusi Utang “Whoosh”, Danantara Siap Turun Tangan

Hingga September 2025, investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 13,7 persen secara year on year (yoy) mencapai Rp1.434 triliun. Belanja pemerintah juga terus digencar dengan realisasi belanja kementerian/lembaga per 24 November mencapai Rp1.109 triliun.

Di sisi kebijakan moneter, sepanjang 2025 Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 basis poin hingga berada pada level 4,75 persen, sehingga ikut mendorong aktivitas penyaluran kredit dan peningkatan belanja masyarakat.

Inflasi tercatat 2,86 persen secara yoy pada Oktober, terkendali dalam rentang sasaran target nasional. Airlangga memaparkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI serta dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi.

“Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan koordinasi daerah,” kata Airlangga.

Hingga 30 September 2025, realisasi belanja kementerian dan lembaga yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi telah mencapai sekitar 67 persen atau senilai Rp67,24 triliun. 

Selain itu, Airlangga juga memaparkan sejumlah program pemerintah yang telah dijalankan. Gerakan Pasar Murah (GPM) tercatat telah digelar di lebih dari 11 ribu lokasi hingga 21 November 2025.

Tercatat 624 ribu ton beras telah disalurkan dalam rangka stabilisasi pasokan pangan, dan masih tersisa sekitar 875 ribu ton yang akan didistribusikan. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan untuk 18,3 juta penerima manfaat berupa 10 kilogram beras serta 2 liter minyak goreng tiap bulan.

Upaya ini, kata Airlangga, sangat membantu menahan kenaikan harga pada Oktober-November 2025.

Upaya peningkatan produksi pangan juga terus didorong. Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR serta pembiayaan untuk alat dan mesin pertanian telah mencapai Rp86 triliun. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau lebih dari 44 juta anak turut membantu memastikan hasil panen petani terserap dengan lebih optimal.

Pemerintah juga menyalurkan Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan BLT Kesera senilai Rp900 ribu bagi 35 juta keluarga selama tiga bulan. Selain itu, program magang untuk 100 ribu peserta selama enam bulan, anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,37 triliun.

Dari aspek digitalisasi di tingkat pemerintah daerah, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah memberikan dorongan besar bagi berkembangnya ekosistem digital. 

Hingga semester I 2025, tercatat 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8 persen telah menerapkan ekosistem digital, yang tercermin dari dominasi penggunaan QRIS dan e-banking dalam penerimaan pajak serta retribusi daerah, dengan total capaian mencapai Rp75,3 triliun.

Baca juga: Airlangga Sebut MBG hingga Kopdes Merah Putih sebagai Mesin Pertumbuhan 8 Persen

Upaya digitalisasi turut mempercepat perubahan kebiasaan masyarakat menuju transaksi daring dan pembayaran non-tunai. Hingga September 2025, nilai transaksi non-tunai telah mencapai Rp642 triliun atau tumbuh 20,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan maupun belanja pemerintah daerah melalui mekanisme non-tunai juga menunjukkan peningkatan.

Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan Kartu Kredit Indonesia serta perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit.

Selain itu, pemerintah turut memperkuat pembangunan daerah melalui optimalisasi peran bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah, perluasan skema insentif bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan, dan peningkatan koordinasi berbasis satu data, termasuk integrasi data perpajakan atau interoperability antara pemerintah pusat dan daerah.