BPDLH Dorong Perhutanan Sosial Naik Kelas lewat Skema Blended Finance

Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi. (Dok. Istimewa)

INDOZONE.ID - Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi. 

Karena itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memulai implementasi Proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau yang dikenal sebagai Blended Finance Model (BFM). 

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi keberlanjutan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). 

Melalui pendekatan blended finance, proyek ini menggabungkan sumber daya publik, hingga potensi pembiayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Baca juga: Toko LEGO Terbesar di Asia Tenggara Resmi Dibuka di Jakarta, Bukti Ekonomi RI Masih Kuat

Tugas BPDLH akan mengatur tata kelola program agar dapat diimplementasikan hingga tingkat tapak, yaitu penerima manfaat langsung, dibantu dengan dan Global Green Growth Institute (GGGI). 

Di samping itu, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan juga turut terlibat untuk memastikan keselarasan program dengan kebijakan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Enik Ekowati mengatakan, BFM merupakan instrumen strategis untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya bankable. 

Proyek ini menjadi pilar penting dalam mencapai target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif yang berorientasi pasar. 

Baca juga: Kenali Lebih Dekat Instrumen Keuangan: Cara Cerdas Mengelola Aset dan Liabilitas di Era Ekonomi Digital

“Di sini Lembaga Perantara senantiasa berkoordinasi dengan instansi di tingkat tapak, termasuk Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan bahwa upaya ini menjadi titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Sebab selama ini tantangan utama Perhutanan Sosial cenderung lebih sulit mempertahankan usaha di lingkungan perhutanan. 

“Jadi di sinilah pendekatan blended finance hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” terangnya.