Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Dorong Sinergi Fiskal–Moneter di Level Likuiditas dan Suku Bunga

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

INDOZONE.ID - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, menyatakan ingin memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya pada aspek likuiditas serta suku bunga, guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ia menilai pendekatan yang diusulkannya berbeda dengan pola kerja sama saat pandemi COVID-19, yang dikenal melalui skema pembagian beban atau burden sharing.

“Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” kata Thomas usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI di Jakarta, dikutip Selasa (27/1/2026).

Thomas menjelaskan, Indonesia saat ini mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan bentuk koordinasi fiskal–moneter yang disesuaikan dengan kondisi terkini, bukan seperti pada masa krisis pandemi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ia menyebut pengelolaan likuiditas bank sentral tidak hanya terkait stabilitas moneter, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: BI Perkuat Intervensi Jaga Rupiah, Suku Bunga Acuan Ditahan di Level 4,75 Persen

Ia mengakui kebijakan moneter BI selama ini sudah akomodatif, ditandai turunnya BI-Rate dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini. Meski demikian, ia melihat adanya jeda waktu dalam transmisi penurunan suku bunga tersebut ke sektor riil.

Thomas mencatat, setiap penurunan BI-Rate sebesar 1 persen hanya diikuti penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan dan paling tinggi 0,59 persen dalam tiga tahun.

“Artinya, transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan,” ujarnya.

Menurut Thomas, koordinasi fiskal dan moneter sejatinya telah berjalan baik, namun masih bisa diperkuat, salah satunya melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Jadi, sinergi ini penting dalam menghadapi risiko. Kalau kita melihat kilas ke belakang di masa COVID-19, di situ ada burden sharing yang sangat membantu kita dan di mana Kemenkeu juga melakukan ekspansi fiskalnya. Tapi saat ini ada program-program pemerintah yang didukung oleh semua lembaga yang masuk dalam KSSK,” kata Thomas.

Terkait sentimen publik terhadap pencalonannya, Thomas mengaku akan menjawabnya melalui kinerja nyata.

Baca juga: Banyak Merchant Terapkan Pembayaran Non-tunai, BI: Pembayaran Tunai Masih Diperlukan!

“Memang latar belakang saya beraneka ragam, menurut saya itu aset saya. Saya banyak berkecimpung di swasta. Jadi saya mengerti betul pasar, dan sentimen pasar itu harus dibuktikan melalui fakta. Pembuktian saya akan saya lakukan melalui fakta, bahwa saya akan bekerja sekuat tenaga seperti yang saya lakukan di Kemenkeu,” katanya.