Dari Hilirisasi hingga Pemulihan Daerah Bencana, Kinerja Mentan Amran Disorot Positif

Ilustrasi budidaya pertanian. (Freepik)

INDOZONE.ID - Bambang Soesatyo (Bamsoet), anggota Komisi III DPR RI, mengapresiasi kemajuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan perubahan pertanian demi memberikan nilai tambah, sehingga mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan bangsa.

"Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (28/12/2025).

Dia memaparkan bahwa hilirisasi produk pertanian yang diusung Mentan Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis, yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru.

"Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Langkah-langkah terobosan yang dilakukan sepanjang 2025, termasuk dukungan bagi korban banjir di Sumatera, mendapat sorotan positif. 

Fokus kebijakan pada penguatan sektor pertanian dianggap sebagai solusi strategis di tengah situasi yang kompleks, di mana pelemahan daya beli dan bencana alam menjadi tantangan utama. 

Baca juga: Industri Makanan-Minuman Diminta Serius Beralih ke Ekonomi Sirkular melalui EPR

Program-program yang digulirkan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput.

Bamsoet menyoroti langkah berani Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian, yang berdampak langsung pada akar rumput.

Fokus utama yang menjadi perhatian adalah upaya berkelanjutan dalam mendorong hilirisasi komoditas pertanian. 

Menjelang transisi tahun dari 2025 ke 2026, Bamsoet menyoroti kondisi memprihatinkan di wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) pascabencana besar yang berdampak pada setidaknya 3,3 juta jiwa warga.

Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sektor manufaktur dan UMKM kini menghadapi tantangan besar akibat penetrasi produk impor non-prosedural.

Kondisi ini menuntut adanya keterpaduan kebijakan antar-kementerian teknis untuk menjaga pasar domestik. 

Langkah-langkah dalam meningkatkan kapasitas produksi nasional dipandang sebagai pendekatan yang komprehensif, untuk mereduksi praktik penyelundupan serta memperkuat fundamental ekonomi nasional.

"Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Upaya mendorong nilai tambah produk dilakukan melalui strategi investasi senilai Rp371 triliun yang menyasar 14 jenis komoditas. Rangkaian komoditas ini didominasi oleh sektor perkebunan dan pangan, mulai dari sawit dan tebu, hingga komoditas rempah seperti lada dan pala. 

Baca juga:  Teknologi Pengolahan Gas Buang Kilang Dinilai Berpotensi Kurangi Emisi

Pengembangan produk turunan seperti VCO dari kelapa serta penguatan pasar kakao, jambu mete, dan gambir, juga menjadi bagian integral dari rencana strategis tersebut.

Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Program hilirisasi di sektor pertanian dipandang sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan standar kesejahteraan para petani di tingkat lokal. 

Dengan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, diharapkan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih langsung oleh para produsen di hulu.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, Indonesia akan mampu menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi nasional tumbuh dari bawah.

Mentan juga menyebut langkah hilirisasi itu berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.