DPRD Banyuwangi Desak Intervensi Sektor Pertanian untuk Dongkrak PDRB 2026

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari (Humas DPRD Banyuwangi).

INDOZONE.ID - Kinerja sektor pertanian Banyuwangi yang menunjukkan tanda perlambatan, membuat Komisi II DPRD Banyuwangi angkat suara dan menuntut langkah cepat pemerintah daerah. 

Menurut hasil rapat kerja pembahasan RAPBD Tahun 2026, penurunan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat dan berpihak pada kesejahteraan petani.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat program pertanian.

“Tahun 2026 harapannya sektor pertanian dapat kembali tumbuh optimal, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan,” ujar Emy Wahyuni Dwi Lestari pada Rabu (5 November 2025).

Baca juga: Korban Ledakan SMAN 72 Bukan Sekedar Luka, Tapi Alami Gangguan Pendengaran

Lebih lanjut, Emy menilai efisiensi anggaran seharusnya tidak membuat kebijakan pertanian kehilangan arah. 

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menata kembali program kerja dan fokus pada solusi yang menyentuh langsung kebutuhan petani.

“Kita berharap Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah meninjau kembali alokasi anggaran untuk sektor pertanian tahun 2026 mengingat kontribusi pertanian terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja cukup signifikan,” jelasnya.

Emy Wahyuni Dwi Lestari menyoroti beberapa penyebab perlambatan PDRB pertanian, seperti lemahnya cadangan pangan, belum optimalnya diversifikasi hasil, serta pengelolaan pascapanen yang belum maksimal. 

Baca juga: Tinjau SMA 72 Jakarta Utara, Wamen Polkam Ungkap Ledakan Terjadi 2 Kali

Ia juga menyebutkan keterbatasan lahan produktif dan serangan organisme pengganggu tanaman sebagai masalah yang perlu penanganan lebih serius.

Selain itu, Komisi II menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan perkebunan oleh perusahaan swasta. 

Komisi II mendesak pemerintah daerah agar melakukan audit terhadap seluruh HGU di wilayah Banyuwangi. 

“Komisi II mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian audit kepatuhan HGU menyeluruh, segera memberikan sanksi administratif terberat jika terbukti ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi,” tegasnya.