BKPM Tawarkan Insentif Pajak Hingga 200 Persen untuk Investasi Pelatihan Tenaga Kerja di WEF Davos

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss 2026. (ANTARA/BKPM)

INDOZONE.ID - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen, bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja.

Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin, dalam sesi panel diskusi Paviliun Indonesia pada ajang World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss.

“Kami memberikan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja,” kata Rudy dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Dalam diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” yang berlangsung di Paviliun Indonesia WEF Davos 2026, Selasa (20/1), Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membangun ekosistem talenta yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja global, khususnya di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI).

Menurut Rudy, peran BKPM tidak hanya terbatas pada kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga mencakup penyesuaian kurikulum serta standar industri agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca juga: BKPM Revisi Perizinan Berusaha untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

“Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Forum panel diskusi di Paviliun Indonesia WEF Davos yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor pendidikan, serta komunitas global untuk membahas strategi menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan struktur ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia memandang perkembangan AI sebagai peluang strategis, bukan ancaman bagi ketenagakerjaan.

Mengacu pada proyeksi World Economic Forum, Meutya menyebut meskipun sejumlah pekerjaan berpotensi tergantikan, peluang penciptaan lapangan kerja baru justru lebih besar.

“Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah,” kata Meutya.

Optimisme tersebut didukung agenda penguatan talenta digital nasional. Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan. 

Untuk itu, pemerintah menjalankan berbagai program berskala nasional, termasuk Kartu Prakerja serta transformasi pendidikan vokasi, guna menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Baca juga: Hotel dan Restoran di Jakarta Dapat Diskon Pajak hingga Akhir 2025, Insentif untuk Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat