Beniyanto Dorong BUMD dan Koperasi Kelola Tambang untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka. (ANTARA/HO-DPR RI)

INDOZONE.ID - Beniyanto Tamoreka, anggota Komisi XII DPR RI, mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan bagian yang lebih signifikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam manajemen sektor pertambangan.

Legislator yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral ini menilai bahwa langkah tersebut strategis guna memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil tambang.

“Pengelolaan tambang oleh BUMD dan koperasi bukan semata soal bisnis, melainkan soal keadilan ekonomi. Kita ingin kekayaan alam benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah, bukan hanya sebagai penonton,” kata Beniyanto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa.

Baca juga: Bappebti Fokus pada Pengembangan PBK Usai Peralihan Aset Kripto ke OJK dan BI

Menurut dia, selama ini manfaat ekonomi dari sektor pertambangan masih terlalu terfokus pada korporasi besar, sementara daerah penghasil kerap menghadapi paradoks, yakni kaya sumber daya, tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih tinggi.

Menurutnya, keterlibatan BUMD dan koperasi berpotensi menghasilkan dampak multiplier yang besar. Selain menciptakan kesempatan kerja, pendekatan ini dipercaya dapat mengembangkan bisnis pendukung, memperkuat industri hilir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita ingin ada ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang. Tidak hanya bagi hasil, tetapi juga industri pendukung dan UMKM yang menggerakkan perekonomian lokal," ucap Beniyanto.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberi mandat bagi pelaku usaha lokal untuk mendapatkan porsi dalam pengelolaan tambang.

Baca juga: Industri Daur Ulang Plastik Meningkat, Bahan Baku Malah Alami Krisis Pasokan

Oleh karena itu, Beniyanto mendorong pemerintah agar segera menyusun regulasi turunan yang mempermudah akses permodalan, transfer teknologi, dan pendampingan bagi BUMD serta koperasi.

Dia menyatakan bahwa peningkatan kapasitas merupakan faktor kunci untuk memastikan entitas lokal memiliki kesiapan untuk berkompetisi secara profesional dan berkelanjutan.

"Pemberdayaan tanpa peningkatan kapasitas hanya akan melahirkan ketergantungan. Kita butuh BUMD dan koperasi yang modern, profesional, dan mampu mengelola tambang dengan standar industri tinggi," pungkasnya.