Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman di Tengah Konflik Timur Tengah

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kanan) melakukan pertemuan dengan Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra (kiri) di Jakarta. (ANTARA/Tim Media Tenaga Ahli Menteri ESDM)

INDOZONE.ID - Pemerintah menegaskan ketahanan energi nasional tetap terjaga meski situasi global memanas akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Tenaga Ahli Menteri ESDM, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menyampaikan bahwa dampak konflik memang dirasakan secara global, terutama oleh negara-negara yang bergantung pada impor minyak.

Ia menyoroti penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dan LNG dunia. Kondisi ini menyebabkan sekitar 150 kapal tertahan dan memicu ketidakpastian pasokan energi global.

"Indonesia masih bergantung pada impor, dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel. Namun demikian, stok BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali," ujar Hangga dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (26/3/2026)

Ia menjelaskan, pemerintah terus menjaga pasokan melalui produksi kilang dalam negeri yang tetap berjalan, serta diversifikasi impor energi dari berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, dan Australia.

Baca juga: Harga BBM Stabil saat Arus Balik Lebaran, Pertamina hingga Shell Tak Lakukan Penyesuaian

Terkait ketahanan stok BBM yang berada di kisaran 27–28 hari, Hangga menegaskan hal tersebut bukan berarti cadangan bersifat statis.

"Produksi dan impor tetap berjalan, sehingga pasokan terus terjaga, meskipun harga global mengalami kenaikan," jelasnya.

Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi dengan membangun fasilitas penyimpanan minyak di Sumatera, sebagai bagian dari program hilirisasi dan implementasi kebijakan nasional.

Untuk mengantisipasi potensi krisis energi, sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Dalam jangka pendek, kebijakan seperti work from home (WFH) satu hari per minggu dinilai dapat menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Selain itu, kebijakan work from anywhere (WFA), peningkatan penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, serta efisiensi energi di masyarakat juga terus didorong.

Baca juga: MPR Dukung WFH Pasca Lebaran, Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pemanfaatan panas bumi, tenaga surya, dan angin, serta pengembangan program biodiesel dari B40 menuju B50.

Upaya lain yang terus berjalan meliputi konversi pembangkit diesel ke tenaga surya di wilayah 3T, pengkajian penggunaan kompor listrik, hingga pengembangan dimetil eter (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.

"Transisi energi ini bukan hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari komitmen nasional sejak Paris Agreement, UU No 16 Tahun 2016, target net zero emission pada 2060, dan juga PP KEN No 40 Tahun 2025," jelas Hangga.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan.

"Stok BBM dan LPG aman, harga tetap stabil, dan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan setiap hari. Kami juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dan terus berkoordinasi lintas kementerian serta dengan negara mitra untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga," pungkasnya.