Ekonom Sebut Pergantian Menteri Keuangan Berdampak Bagi Kebijakan Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. (Antara Foto/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa peralihan jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi mengubah pendekatan fiskal pemerintah.

“Pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah,” kata Yusuf Rendy, di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu.

Selama ini, kata Yusuf, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakan pengelolaan defisit secara ketat dan reformasi pajak bertahap.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani kepada Purbaya sebagai Menkeu Baru: Lanjutkan Tugas dengan Amanah

Adapun Purbaya, dengan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan, diperkirakan lebih menekankan pada aspek stabilitas sistem keuangan.

Setelah pengumuman pergantian Menteri Keuangan, pasar menunjukkan respons kehati-hatian dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun sekitar 1,3 persen, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.400 per dolar AS.

“Pasar obligasi berpotensi menghadapi kenaikan yield apabila disiplin anggaran tidak dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan investor,” ujar Yusuf.

Dia menjelaskan bahwa perombakan kabinet terjadi di tengah meningkatnya tekanan publik terkait kebijakan fiskal, termasuk desakan untuk efisiensi anggaran, transparansi pajak, dan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Pergantian Jabatan Tidak Berdampak pada Penyusunan RAPBN 2026

Dengan defisit 2,5-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), subsidi energi dan pangan yang mencapai Rp500 triliun per tahun, serta utang mendekati 40 persen PDB, ruang kebijakan fiskal dinilai semakin terbatas.

Menurut dia, Menteri Keuangan yang baru harus mampu menyeimbangkan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah dengan menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal negara.

"Ke depan, keberhasilan pergantian ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi publik. Keseimbangan antara pembiayaan program pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal akan menentukan stabilitas ekonomi makro Indonesia,” imbuhnya.