Sri Mulyani: Pemanfaatan Pajak Sama seperti Wakaf dan Zakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Fauzan)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebut pemanfaatan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki konsep serupa dengan wakaf dan zakat.

Ketiganya memegang prinsip bahwa dalam setiap rezeki yang dimiliki, ada hak orang lain. Dengan demikian, harta yang dikumpulkan melalui pajak, zakat, atau wakaf, digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

“Dalam setiap rezeki ada hak orang lain, yang diberikan melalui zakat, wakaf, dan ada yang melalui pajak. Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Adapun salah satu contoh penggunaan pajak untuk masyarakat yang membutuhkan, adalah dengan program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program itu, ada 10 juta keluarga tak mampu yang menerima manfaatnya.

Baca juga: Investasi Emas Semakin Mudah, Pegadaian Bebaskan Konsumen Akhir dari Pajak PPh 22

Selain itu, ada juga bantuan sosial berupa pemberian sembako pada 18,2 juta penerima. Pemerintah juga menggelontorkan bantuan permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Jadi, itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” ujarnya.

Selain itu, juga ada pelayanan kesehatan gratis serta pembangunan akses-akses layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang ditingkatkan.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bersusah payah mengakses layanan kesehatan di kota besar.

“Takdir mengenai kematian kita tidak pernah tahu. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki masyarakat mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita,” tambah Menkeu.

Baca juga: Jangan Kaget, Biaya Pajak Mobil Listrik Denza D9 Terbaru 2025 Ternyata Gak sampai Rp1 Jutaan!

Dia juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Sri Mulyani, banyak siswa yang orang tuanya berasal dari kalangan pemulung atau pekerja dengan pendapatan harian.

APBN pun juga dikelola untuk mendukung sektor pertanian dan energi. Sri Mulyani menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatan dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan.

“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi, itu adalah ekonomi syariah,” tutur Sri Mulyani.