Kementan Alokasikan Rp7 Miliar Guna Memajukan Produksi Padi di Lombok

Ilustrasi padi. (Freepik) (Freepik)

INDOZONE.ID - Guna mendorong peningkatan produksi padi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran Rp7 miliar melalui program optimasi lahan non rawa.

"Anggaran program optimasi lahan ini mencapai 7 miliar," kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah di Lombok Tengah, dikutip dari ANTARA pada Selasa (24/6/2025).

Ula memaparkan bahwa anggaran sebesar Rp7 miliar itu untuk total luas lahan 2.500 hektare yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahap satu ditargetkan 1.000 hektare dan di tahap dua sebanyak 1.500 hektare.

Baca juga: China-Indonesia Jalin Hubungan Baik Lewat Proyek Pertanian Padi Organik di Bali

"Anggaran ini digunakan untuk biaya penanaman hingga perawatan atau sebagai operasional dalam program optimasi lahan non rawa 2025," katanya.

"Anggaran Rp7 miliar itu dari APBN melalui Kementerian Pertanian," lanjutnya.

Ia menegaskan, melalui program ini diharapkan bisa meningkatkan produksi padi dalam rangka menjaga swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Program ini diharapkan untuk meningkatkan swasembada pangan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca juga: Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Tangguh di Tengah Gejolak Global

Lebih lanjut ia menuturkan potensi lahan sawah di Lombok Tengah untuk tanaman padi mencapai 52 ribu hektare dengan produksi padi atau gabah kering mencapai 350 ribu ton per tahun, sehingga Lombok Tengah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kabupaten penyangga pangan nasional.

"Lombok Tengah sudah menjadi daerah penyangga pangan nasional," katanya.

Kemudian, dalam program optimasi lahan ini dipusatkan di beberapa wilayah yang dekat dengan sumber mata air dan lahan tersebut biasanya hanya bisa menanam padi satu kali tanam.

"Program ini mulai dilaksanakan September 2025," ucapnya.

Maka dari itu, program ini juga turut melibatkan Universitas Mataram guna melakukan kajian teknis dan TNI-Polri untuk mengawasi program ini agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan.