Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Dibuka, Target Perkuat Ekonomi Desa

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) usai meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Jatimakmur di Pondok Gede, Bekasi. (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

INDOZONE.ID - Pemerintah resmi membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui panitia seleksi nasional. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan, rekrutmen tahap awal menyediakan 30.000 formasi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui situs resmi panselnas.

Zulkifli menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa biaya.

Baca juga: Pembangunan Kopdes Merah Putih Capai 1.000 Unit, Pemerintah Targetkan 80 Ribu Selesai 2026

“Seleksi ini terbuka dan akuntabel. Tidak ada pungutan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Peserta yang lolos nantinya akan bekerja di bawah BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema kontrak dua tahun. Setelah itu, mereka akan dialihkan untuk memperkuat operasional koperasi di desa.

“Dua tahun pertama di BUMN, setelah itu akan masuk ke koperasi desa sesuai proses serah terima,” kata dia.

Baca juga: Airlangga Sebut MBG hingga Kopdes Merah Putih sebagai Mesin Pertumbuhan 8 Persen

Program Kopdes Merah Putih sendiri ditargetkan berjalan bertahap, dengan pembangunan 30.000 unit koperasi rampung pada Juni–Juli 2026.

Zulkifli menilai peran manajer koperasi sangat penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di desa, termasuk di wilayah pesisir.

“Negara memanggil SDM terbaik untuk hadir di desa dan kampung nelayan. Ini bagian dari upaya membangun ekonomi dari bawah,” ujarnya.

Rekrutmen ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Pertahanan, guna memastikan pelaksanaan berjalan optimal.