Pembangunan Kopdes Merah Putih Capai 1.000 Unit, Pemerintah Targetkan 80 Ribu Selesai 2026

Pekerja melakukan pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kalitimbang di Cibeber, Kota Cilegon, Banten. (ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto)

INDOZONE.ID - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah mencapai 1.000 unit, dari target 80 ribu unit hingga akhir 2026.

Ferry mengatakan hampir 20 ribu unit saat ini tengah dalam tahap pembangunan, dengan progres fisik rata-rata sekitar 20 persen. Ia memperkirakan, jika capaian tersebut terus berjalan sesuai rencana, sekitar 20 ribu unit bisa rampung pada Mei mendatang.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Ferry, pembangunan Kopdes Merah Putih tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada kesiapan operasional. Pemerintah menyiapkan sistem manajemen, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan teknis agar koperasi dapat langsung berfungsi setelah diresmikan.

Setelah 20 ribu unit tahap awal selesai, pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai target 80 ribu unit pada akhir 2026. 

Baca juga: Airlangga Sebut MBG hingga Kopdes Merah Putih sebagai Mesin Pertumbuhan 8 Persen

Sebelumnya, pada 23 Januari lalu, Ferry menyebut sebanyak 27 ribu Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026 sebagai tahap pertama.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan, pengelolaan Kopdes/Kelurahan Merah Putih harus dilakukan secara profesional dan transparan. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik, administrasi tertib, laporan keuangan terbuka, serta pengawasan yang akuntabel.

"Tidak ada bisnis yang tiba-tiba besar. Semua bisnis besar berawal dari kecil. Bisa besar kalau ada kepercayaan anggota dan masyarakat. Kalau kepercayaan tinggi, pasti masyarakat berbelanja di situ,” ujar Farida.

Ia menyebut kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama koperasi. Karena itu, pengurus wajib menjaga integritas dan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Pengelolaan keuangan pun harus dilakukan secara tertib dan terukur.

“Tidak boleh lagi yang penting belanja, yang penting uang keluar. Semua harus dicek secara berkala, berapa belanja, berapa uang yang masuk,” katanya.

Kementerian Koperasi juga memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengawas agar koperasi dikelola sesuai standar profesional. Selain itu, setiap desa didorong menggali potensi ekonomi lokal agar dikelola langsung oleh masyarakat setempat.

Farida menegaskan desa dan kelurahan tidak boleh lagi bergantung pada pihak luar dalam mengelola potensi ekonominya. Ia meminta seluruh pengelola serius menjalankan koperasi yang sedang dirintis.

Baca juga: Menkop Targetkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Akhir 2026