INDOZONE.ID - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, menilai program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400 ribu unit pada 2026 merupakan langkah penting yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut menyentuh kebutuhan dasar rakyat terkait hunian layak, yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
"Program bedah rumah atau BSPS itu program yang dibutuhkan, program yang ditunggu masyarakat. Karena kita tahu program tersebut program primer, yang pokok, soal kebutuhan rumah masyarakat, kebutuhan dari rumah rakyat yang memang itu menjadi tugas atau kewajiban negara agar masyarakat punya rumah layak huni, punya rumah yang representatif untuk ditinggali," ujar Ujang dikutip Selasa (7/4/2026).
Ia menilai BSPS sebagai program yang dekat dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga memiliki dampak langsung bagi kehidupan rakyat.
Baca juga: BRI Targetkan Beri Pembiayaan untuk 60.000 Rumah Subsidi 2026
"Oleh karena itu saya melihat program bedah rumah tersebut menjadi penting bagi masyarakat dan ini program yang bagus, program yang merakyat, program yang tentu menjadi penting dari negara, dari pemerintah, dari Presiden untuk masyarakat Indonesia. Apalagi jumlahnya cukup besar 400.000 rumah di tahun ini," katanya.
Meski demikian, Ujang mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan berbasis data yang jelas agar penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
"Ya tentu yang pertama dilakukan adalah data. Data-data penerima itu harus clear, harus jelas, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya berbasiskan dengan data penerima sesuai dengan yang berhak sehingga akan tepat sasaran," ujarnya.
Baca juga: Program MBG hingga Satu Juta Rumah Jadi Andalan, Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 8 Persen
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan program bedah rumah pada 2026 dengan renovasi mencapai 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut cakupan program juga akan diperluas secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten/kota yang belum tersentuh program, pada 2026 pemerintah menargetkan seluruh wilayah dapat menerima manfaat tersebut.
Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA