Kenaikan Lifting Migas hingga Proyek EBT Dinilai Jadi Akses Menuju Kemandirian Energi

Ilustrasi migas. (Freepik)

INDOZONE.ID - Satu tahun kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan capaian penting dalam bidang energi. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi dan optimalisasi sumber energi baru terbarukan (EBT).

Sejumlah pihak termasuk pakar, menilai jalan menuju kemandirian energi di tanah air sudah terlihat. Beragam program salah satunya EBT menjadi langkah pemerintah saat ini untuk mencapai kemandirian energi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra. Dia mengatakan langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat. 

“Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah, bisa bekerja bersama dalam membangun ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan,” katanya seperti dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi berjudul 'Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo-Gibran dari Timur Jawa'.

Baca juga: Eksplorasi Migas Skala Besar Dimulai, 5 Kabupaten di Lampung Terlibat

Ary menilai, komitmen pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Pemerintah dinilai konsisten menjaga arah pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. 

“Kemandirian energi ini bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga soal bagaimana kita menguasai teknologi dan sistemnya. Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebut, kebijakan energi yang dijalankan pemerintah memiliki dampak positif terhadap ketahanan fiskal. Dia kemudian menyoroti bagaimana pemerintah berani menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran. 

“Kita sudah meriset di pusat kajian ilmu ekonomi dan beban subsidi energi kita itu 4 persen dari GDP (gross domestic product). Masalahnya, subsidi ini ternyata 11 kali lebih besar dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya dibanding golongan miskin. Nah, ini yang sekarang mulai diperbaiki,” kata Hendry.

Kemudian, dia membahas terkait kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat yang dinilainya juga tepat untuk mendukung pencapaian target lifting nasional.

"Berarti sumur minyak rakyat itu berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Besar atau kecil itu pasti berpengaruh terhadap lifting total nasional kita,” katanya.

Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Falih Suaedi menilai, langkah pemerintah menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita adalah keputusan yang strategis.

“Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu artinya, negara sedang mengarah pada ketahanan energi yang sesungguhnya,” kata Falih.