Pemerintah Habiskan Rp1.333 triliun untuk Warga Miskin Tahun 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Instagram/@smindrawati) (Instagram/@smindrawati)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.333 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, pembiayaan bagi pelaku UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya menjaga ketahanan pangan dan energi.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Ia juga menegaskan bahwa besaran anggaran untuk tahun depan akan lebih besar, yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam dua hari ke depan.

Baca juga: Bambang Patijaya Dukung Penambahan Kuota Gas Elpiji untuk Rumah Tangga Miskin dan UMKM, Ini Jumlahnya

Hingga semester I 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN.

Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat Rp1.006,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp400,6 triliun.

Pertumbuhan belanja negara sebesar 0,6 persen dibanding tahun sebelumnya, disebut Sri Mulyani sebagai wujud kebijakan countercyclical pemerintah di tengah tantangan global dan regional.

Baca juga: Kabar Gembira! Warga Miskin di DIY Mulai Menurun, Segini Datanya

Belanja negara tahun ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah. Program seperti makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa dan UMKM, hingga penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas.

Untuk Rancangan APBN 2026, pemerintah bersama DPR telah menetapkan kisaran belanja negara pada rentang 14,19–14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dari porsi tersebut, BPP direncanakan sebesar 11,41–11,94 persen PDB, sedangkan TKD berada di kisaran 2,78–2,89 persen PDB.