Menkeu Kaji Skema Pembiayaan Furnitur Lewat LPEI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (ANTARA/Imamatul Silfia)

INDOZONE.ID - Pemerintah menyoroti persoalan pembiayaan sebagai salah satu hambatan utama yang membatasi laju ekspansi industri furnitur Indonesia di pasar global. 

Isu ini mencuat setelah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan kebutuhan insentif pembiayaan guna menjaga daya saing pelaku usaha nasional, terutama menghadapi negara pesaing seperti Vietnam.

Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Driver, Eks Kapolda Sulsel Bentuk Koperasi Ojol Merah Putih

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tekanan persaingan global tidak hanya datang dari kualitas produk, tetapi juga dari struktur biaya modal yang lebih murah di negara lain. Kondisi tersebut membuat pelaku industri furnitur dalam negeri berada pada posisi kurang kompetitif sejak tahap awal produksi.

"Daya saing mereka dengan luar, ada Vietnam segala macam dari sisi pembiayaan, terganggu karena bunga lebih rendah dari negara sana," kata Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menurut Purbaya, Kadin mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan skema pembiayaan yang mampu menekan beban modal industri furnitur. 

Salah satu instrumen yang dinilai relevan adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang selama ini berperan dalam mendukung pembiayaan sektor berorientasi ekspor.

Baca juga: Startup Solusi Bisnis Berbasis Teknologi Bersiap Masuk Tahap Pendanaan Lanjutan

Namun, realisasi pembiayaan LPEI untuk industri furnitur masih tergolong minim jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Purbaya mengungkapkan bahwa dana yang mengalir ke sektor ini belum sebanding dengan potensi dan kebutuhan industrinya.

"Saya kan punya LPEI, saya akan lihat LPEI seperti apa, bukan hanya bunga tinggi, tetapi jumlah uang yang disalurkan LPEI masih rendah. Mereka bilang cuma Rp200 miliar, padahal kebutuhan industri furnitur bisa sampai Rp16 triliun," jelasnya.

Meski membuka peluang dukungan pembiayaan, pemerintah menegaskan langkah tersebut harus diawali dengan evaluasi internal LPEI.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang ditempuh tidak hanya memperbesar penyaluran dana, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan efektivitas lembaga pembiayaan tersebut.

Baca juga: Danantara Kerahkan 1.066 Relawan BUMN dan 109 Truk Bantu Pulihkan Sumatra

Adapun, Kadin Indonesia menilai dukungan pemerintah menjadi krusial mengingat besarnya peluang pasar furnitur global.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut nilai pasar ekspor furnitur dunia bisa mencapai ratusan miliar dolar AS, sementara kontribusi Indonesia masih relatif kecil.

"Kami tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan, mulai dari pendanaan sampai juga fokus bagaimana industrialisasinya," kata Anindya Bakrie di Jakarta, Jumat.

Baca juga: SKK Migas Bantu Ciptakan Pemimpin Muda Berwawasan Energi

Selain persoalan pendanaan, pengusaha juga menyoroti perlunya strategi industrialisasi yang lebih terarah serta diversifikasi pasar ekspor. Saat ini, ketergantungan pada pasar Amerika Serikat masih cukup tinggi, dengan porsi mencapai sekitar 60 persen dari total ekspor furnitur Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pembiayaan bukan hanya soal menekan biaya modal, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperluas pasar dan meningkatkan posisi industri furnitur Indonesia dalam rantai pasok global.