Kemnaker Luncurkan Program Gratis Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. (INDOZONE/Nadya Mayangsari)

INDOZONE.ID - Kementerian Ketenagakerjaan RI secara resmi mengesahkan Pembukaan Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum, yang dilaksanakan mulai hari ini, Rabu, 25 Februari hingga 12 Maret 2026.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa biaya pembinaan tidak dipungut biaya sama sekali alias digratiskan.

"Biaya pembinaan itu gratis," ujar Yassierli saat ditemui INDOZONE di Jakarta, Rabu (25/2/2026). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, juga menjelaskan bahwa program tersebut mencakup total 120 jam pelajaran, yang di dalamnya sudah termasuk praktik kerja lapangan (PKL) serta seminar hasil PKL.

Baca juga: Kemnaker Percepat Transformasi Ekosistem Ketenagakerjaan Berbasis Data dan Digital

Ia menegaskan bahwa pada tahun ini, pembinaan diberikan secara gratis sebagai bagian dari rangkaian program Bulan K3 Nasional 2026. 

Selama ini, kata dia, biaya pembinaan sering menjadi sorotan, bahkan disebut mencapai Rp6 juta hingga Rp12 juta. 

Biaya tersebut umumnya dikelola oleh Perusahaan Jasa Pembinaan K3 (PJK3) dengan nominal yang bervariasi, tergantung pada fasilitas, lokasi, hingga paket pelatihan yang dipilih, baik secara luring penuh, daring, maupun hybrid.

"Untuk pembinaannya gratis, ini yang selama ini teman-teman media tahun lalu ada mengatakan 6 juta, 12 juta dan memang biaya pembinaan selama ini diserahkan ke Perusahaan Jasa Pembinaan K3 (PJK3)," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya saat ditemui INDOZONE di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Namun kali ini, pemerintah ingin menghadirkan transparansi dalam proses sertifikasi K3. Peserta hanya dibebankan biaya sebesar Rp420.000, sementara biaya pembinaan sepenuhnya difasilitasi. 

"Tadi saya katakan transparansi terkait dengan biaya, realnya itu adalah Rp420.000 ini yang dibebankan kepada peserta dan biaya pembinaan yang memang selama ini itu dilaksanakan ada yang hybrid, ada yang online, ada yang offline full, kita standarkan," katanya lagi.

Standarisasi sistem pelatihan juga diterapkan agar pelaksanaannya lebih terukur dan berkualitas.

Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan ALPK3 yang akan terlibat sebagai instruktur dan narasumber selama 12 hari pelaksanaan pembinaan. 

Awalnya, program ini menargetkan 1.500 peserta dalam satu gelombang. Akan tetapi, jumlah pendaftar membludak hingga tiga kali lipat dari target. 

Karena itu, panitia membuka dua gelombang pelaksanaan dan memfasilitasi seluruh pendaftar yang lolos seleksi administratif.

Baca juga: Kemnaker Ungkap 938 Ribu Peluang Kerja Tersedia hingga September 2025

Pada batch pertama, jumlah peserta mencapai 2.010 orang. Secara keseluruhan, total peserta yang difasilitasi dalam dua gelombang tersebut mencapai 4.025 orang. 

Program ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperbaiki proses sertifikasi K3, baik dari sisi transparansi biaya, jaminan kualitas, keterjangkauan, maupun penyempurnaan sistem internal. 

Ke depan, kerja sama dengan ALPK3 juga diharapkan semakin intensif, tidak hanya dalam sertifikasi individu, tetapi juga dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penerapan SMK3.

"Khusus tahun ini memang kita buat gratis sebagai program dari perlaksanaan bulan K3 Nasional 2026 jadi ini mohon bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat dan semoga nanti kerjasama dengan ALPK3 semakin intens," pungkasnya.