INDOZONE.ID - Pemerintah dan Uni Eropa (UE) bekerja sama untuk mempercepat penerapan praktik budi daya beras rendah karbon, guna meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi, memaparkan bahwa penguatan koperasi menjadi elemen penting dalam menekan biaya produksi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di rantai nilai pangan.
“Koperasi memberi petani posisi tawar lebih kuat karena mereka bisa membeli benih, mengatur asuransi, dan menekan biaya secara kolektif,” ujar Chaibi dalam acara International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Chaibi menyatakan bahwa mendukung penguatan koperasi dan teknologi rendah karbon adalah langkah strategis, untuk membantu Indonesia mencapai swasembada pangan dan mempersiapkan kebutuhan konsumsi yang meningkat pada 2026.
Ia menilai produksi beras rendah karbon bisa semakin berkembang jika petani memiliki skala usaha yang memadai. Hal itu memungkinkan efisiensi penggunaan air, pupuk, hingga pengelolaan teknologi budi daya yang lebih modern.
UE sebelumnya mendanai Low Carbon Rice Project (Proyek Beras Rendah Karbon) selama empat tahun, yang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tingkat petani dan penggilingan, dan model ini dapat diperluas melalui kemitraan lanjutan.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso juga menegaskan penerapan praktik rendah karbon tidak menambah beban biaya, justru menghasilkan efisiensi di lapangan.
Menurut dia, pengaturan air yang tepat dan penggunaan pupuk yang rasional dapat menekan pemborosan tanpa menurunkan produktivitas.
"Dengan pendampingan, petani bisa lebih efisien. Penggunaan air berlebih dan pupuk yang tidak sesuai kebutuhan dapat dikurangi, dan hasilnya produktivitas tetap naik,” katanya.
Lebih lanjut ia menyoroti bahwa penggilingan padi yang beralih dari mesin diesel ke listrik mencatat efisiensi biaya hingga 40 persen. Teknologi tersebut juga berdampak pada penurunan emisi karbon sekitar 15 persen.
Sutarto menyatakan bahwa mayoritas petani merespons positif program pendampingan, terutama pada praktik pengairan berselang (AWD) dan pengurangan pupuk kimia berlebih.
Ia mengatakan perubahan perilaku itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesuburan tanah dan pengurangan emisi.
Berdasarkan laporan Low Carbon Rice Project 2025, upaya itu telah mendukung 67 penggilingan padi kecil beralih dari bahan bakar diesel ke listrik, serta membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di area 1.037 hektare menuju produksi beras berkelanjutan.
Proyek tersebut merupakan inisiatif yang didanai Uni Eropa melalui SWITCH-Asia Grants Programme dan diimplementasikan oleh Preferred by Nature bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Perpadi.
Baca juga: Zulhas Soroti Kenaikan Produksi Jagung dan Pentingnya Diversifikasi Pangan
Program yang berlangsung hingga akhir 2025 itu mendukung transisi menuju produksi beras berkelanjutan dengan melibatkan petani, penggilingan padi, pemerintah, dan sektor swasta.
Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa peningkatan efisiensi dan inovasi produksi beras rendah karbon sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan dan memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.
Zulhas menyebut produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton pada tahun ini, sementara impor berhenti karena stok dalam negeri mencukupi.
"Kedaulatan pangan tidak boleh ditawar. Berapa pun ongkosnya, kita harus lakukan," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
