Mendagri Dorong Penguatan UMKM dan Produk Halal untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan UMKM. (Ist)

INDOZONE.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penguatan umkm

Menurut Tito, kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.

“UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil,” ujar Tito saat menghadiri Penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (8/3/2026).

Tito mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam memulihkan perekonomiannya setelah pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi DIY yang sempat berada di angka 0,68 persen pada 2020 berhasil meningkat menjadi 5,53 persen pada 2021. Pemulihan tersebut, menurut Tito, ditopang kuat oleh sektor UMKM yang menyumbang 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat.

Potensi Kerajinan Lokal Harus Dimaksimalkan

Selain UMKM, Tito juga menyoroti besarnya potensi kerajinan tangan lokal di Indonesia yang dinilai termasuk yang terbesar di dunia.

Baca juga: Dorong Transaksi Non-Tunai, UMKM Tunjukkan Kesiapan Masuk Era Ekonomi Digital

Ia menilai produk kerajinan daerah tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai barang biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing di pasar global.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong pengembangan produk kerajinan agar mampu menembus pasar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyinggung potensi besar industri produk halal yang masih didominasi negara-negara non-muslim seperti China dan Brasil.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

“Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi produk halal. Kenapa enggak kita sendiri yang menguasai,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia perlu mengambil peran sebagai produsen utama produk halal, bukan hanya menjadi pasar bagi negara lain.

Pertumbuhan Ekonomi Kepri di Atas Nasional

Tito juga mengapresiasi kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berhasil mencatat pertumbuhan tinggi dengan memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai pasar ekspor.

Baca juga: THR ASN dan BHR Ojol Cair, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Tembus 5,6 Persen

Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,89 persen secara year-on-year (y-o-y) pada Triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,39 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah maju dan daerah kepulauan terluar.

Tito juga mengapresiasi inovasi Bank Indonesia melalui sistem pembayaran digital QRIS, yang dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi di daerah.

Menurutnya, sistem tersebut juga dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya melalui sistem daring yang memungkinkan pajak dari sektor hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah.

“Kami juga sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda,” ujarnya.

Mendagri berharap Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus diselenggarakan secara rutin sebagai sarana meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah.

Kegiatan tersebut dinilai mampu menciptakan interaksi ekonomi sekaligus menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah.

“Bisa membuat kegembiraan masyarakat, daya tarik dari luar yang datang ke sini. Saya tentu berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan,” pungkas Tito.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Kepala OJK Provinsi Kepri, serta jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.