Pemerintah Didorong Lakukan Reformasi Subsidi Energi demi Ketahanan Nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. (ANTARA/MPR)

INDOZONE.ID - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai situasi krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, agar lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN.

Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia berpotensi memperbesar beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, langkah pembenahan dinilai mendesak untuk segera dilakukan.

"Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Eddy di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Ia menegaskan bahwa reformasi subsidi energi tidak bisa lagi ditunda, sekaligus menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan energi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman di Tengah Konflik Timur Tengah

"Membenahi subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan dan meminimalisir segala potensi subsidi salah sasaran ketika subsidi justru diterima oleh mereka yang mampu," katanya.

Eddy juga mengungkapkan bahwa selama ini ia terus mendorong perbaikan sistem subsidi sebagai solusi untuk mengurangi beban negara. 

Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar pengguna BBM bersubsidi seperti Pertalite, solar, hingga LPG justru berasal dari kelompok masyarakat mampu.

Dalam pandangannya, penataan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan sumber daya secara adil dan efisien.

Baca juga: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional, Imbas Konflik Timur Tengah Ganggu Pasokan Global

"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy kembali menekankan pentingnya mengalihkan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.

Ia menilai langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk membangun fondasi energi nasional yang lebih mandiri ke depan.

"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutupnya.