AHY Sebut Butuh Rp51 Triliun untuk Pemulihan Bencana di Sumatera

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Instagram/@agusyudhoyono)

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan butuh dana sebesar Rp51 triliun untuk pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor di tiga provinsi (Aceh-Sumut-Sumbar).

AHY menjelaskan, nominal itu merupakan hitungan awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: KemenUMKM Petakan 3 Zona Kerusakan untuk Pemulihan Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

“Secara umum kebutuhan anggaran yang dihitung Kementerian PU untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di tiga provinsi itu sekitar Rp51 triliun, dengan porsi terbesar di Aceh,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut katanya, estimasi tersebut mencakup perbaikan kerusakan pada jaringan jalan dan jembatan (bina marga), infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku, kemudian infrastruktur air bersih dan sanitasi (cipta karya), hingga berbagai fasilitas sosial penting seperti sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.

AHY menambahkan bahwa perhitungannya masih terus diperbarui seiring masuknya data terbaru dari lapangan. Karena itu, kebutuhan anggaran masih mungkin berubah, menyesuaikan hasil asesmen teknis di setiap lokasi yang terdampak.

“Ini perhitungan awal yang masih bisa berkembang, agar kita punya gambaran kebutuhan anggaran sehingga proses pemulihan bisa disiapkan sejak dini,” tambahnya.

AHY menambahkan bahwa pemerintah akan menelaah berbagai opsi pendanaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan bersamaan dengan penanganan darurat yang saat ini masih berlangsung di lapangan.

Baca juga: Respons Bencana Sumatera, Dahua Technology Kerahkan Bantuan ke Berbagai Daerah

“Kami ingin memastikan bahwa ketika fase tanggap darurat mulai beralih, rencana dan pembiayaan pemulihan sudah siap sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian perbaikan infrastruktur dan rumah mereka,” kata AHY.