Purbaya Tolak Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Lalu Siapa yang Bayar?

Tiket kereta cepat Whoosh sekarang bisa dibeli dengan harga Rp200 ribu. (Dok. KCIC)

INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC) tidak akan dibayar menggunakan APBN.

Pemerintah ingin proyek ini diselesaikan lewat mekanisme bisnis, bukan dana negara. 

Ia kemudian menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pihak yang akan menanggung beban pembiayaan.

Pemerintah Tak Mau Semua Beban Ditanggung Negara

Purbaya menyebut, langkah ini dilakukan agar APBN tidak terus menanggung risiko proyek infrastruktur besar.

“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (15/10/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pastikan tidak akan menaikkan harga rokok pada 2026. (Antara Foto/Rivan Awal Lingga)

Menurutnya, pemisahan antara proyek pemerintah dan swasta penting dilakukan. 

Baca juga: Sepak Terjang Menkeu Purbaya 'Sang Menteri Gen Z' di Sebulan Menjabat

“Kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” lanjutnya.

Dua Opsi

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang kereta cepat KCIC.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya milik pemerintah,” kata Dony.

Dony menilai, proyek kereta cepat tetap memberi dampak ekonomi yang signifikan karena memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung.

Ia menyebut jumlah penumpang kini mencapai 30 ribu per hari.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri, karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI,” tambahnya.

Negosiasi dengan China Masih Berlangsung

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi dengan China untuk restrukturisasi utang KCIC.

“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” ujarnya.

Rosan menekankan, restrukturisasi ini bukan cuma solusi jangka pendek, tapi juga menyentuh reformasi menyeluruh agar struktur pembiayaan proyek lebih berkelanjutan di masa depan.

Jokowi Sudah Pernah Diperingatkan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku sudah memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 agar tidak melanjutkan proyek kereta cepat Whoosh. Namun, peringatan itu tak digubris.

Bahkan Menteri Perhubungan saat itu Ignasisus Jonan juga sudah memberi saran yang sama, namun justru dioecat.

“Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dengan Pak Jonan. Jadi kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke Istana,” ujar Agus dalam wawancara dengan Nusantara TV.

“Saya tanya, ini sebenarnya ide siapa pak, ini ide saya,” lanjut Agus.

Dari Jepang ke China

Agus juga menjelaskan bahwa awalnya proyek kereta cepat Jakarta–Bandung direncanakan bekerja sama dengan Jepang, dengan bunga utang hanya 0,01 persen. Namun, rencana itu beralih ke China dengan bunga mencapai 2 persen.

“Waktu itu yang membuat analisisnya dari UGM dan UI. Lalu tiba-tiba diambil Pak Jokowi, dikasih China, yang bantu itu dari ITB. Hitung-hitungan keuangannya langsung berubah,” ungkapnya.

Menurut Agus, konsorsium proyek ini awalnya dipimpin PT Wijaya Karya (WIKA), tapi karena tak sanggup membiayai, akhirnya dialihkan ke PT KAI. Ia menilai langkah ini berisiko besar karena KAI tidak punya kapasitas keuangan untuk menanggung utang proyek tersebut?