4,4 Juta Komuter Tiap Hari, Pramono Anung Desak Implementasi RIPKA Jadi Nyata

Gubernur DKI Pramono Anung (jakarta.go.id)

INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam pembangunan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur). 

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M, dalam acara Kick-Off Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) yang digelar di Ruang Rapat Djuanedi Hadisumanto, Gedung Saeh Afif, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono mengapresiasi inisiatif Kementerian PPN/Bappenas yang mendorong penyusunan RIPKA. 

“Kami DKI Jakarta sangat mengapresiasi inisiatif Kementerian PPN/Bappenas untuk mengadakan sesuatu yang luar biasa dampaknya, bukan hanya bagi kawasan aglomerasi saja, tetapi juga bagi Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Tips Investasi yang Cerdas: Jangan Cuma Ikut-ikutan!

"Daerah ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional, dan pada semester pertama kemarin bahkan mencapai 16,61%. Belum lagi kontribusi dari Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi hingga Cianjur yang secara signifikan memengaruhi wajah perekonomian nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa posisi Jakarta sebagai daerah khusus sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menjadikan kota ini pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Karena itu, wilayah Jabodetabekpunjur harus dipandang strategis. 

“Kalau Jakarta mau maju, kota-kota di sekelilingnya harus maju bersama-sama. Jakarta tidak bisa berkembang sendirian,” tambahnya.

Pramono juga menyinggung sejumlah capaian yang sudah dilakukan Pemprov DKI, di antaranya inisiasi Transjabodetabek, serta penurunan tingkat kemacetan di Jakarta berdasarkan survei TomTom Traffic Index. 

Baca juga: Harga Beras Stabil, Bapanas Klaim Intervensi Pemerintah Berhasil

Namun ia mengingatkan bahwa tantangan masih besar, terutama terkait mobilitas harian 4,4 juta komuter keluar-masuk Jakarta, ditambah hampir 11 juta penduduk tetap. 

“Jika ini tidak diatur dengan baik, maka akan menjadi beban besar di masa depan,” jelasnya.

Menurutnya, transportasi massal tetap menjadi kunci. Saat ini Jakarta sudah terkoneksi 91% lebih, tetapi pengguna transportasi umum rutin masih di bawah 24%. 

“Ini menjadi tantangan kita untuk setengah memaksa, atau minimal menghimbau masyarakat beralih ke transportasi umum,” kata Pramono.

Selain itu, ia menekankan bahwa pembangunan kawasan aglomerasi tidak hanya menyangkut manusia, tetapi juga udara, air, limbah, dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Karena itu, RIPKA harus ditindaklanjuti secara konkret di lapangan dan tidak berhenti pada dokumen semata.

“Jakarta sekarang berada di peringkat 74 dari 156 kota global. Ini menandakan kebutuhan mendesak untuk mengatur pembangunan secara bersama-sama,” ucap Pramono.

"Bagaimanapun, 25 persen GDP negara ini dikelola di kawasan ini. Jika kolaborasi lintas daerah bisa berjalan dengan baik, wajah Jakarta dan wilayah sekitarnya pasti akan menjadi lebih baik," tutupnya.