Pemerintah Pastikan Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tak Tambah Defisit APBN

Mobil pick up Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Makodim 0710/Pekalongan Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

INDOZONE.ID - Pemerintah memastikan pembayaran gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan membebani tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebutuhan anggaran untuk menggaji manajer KDMP pada dua tahun pertama memang akan berasal dari APBN. Namun, dana tersebut diambil dari pos anggaran yang sebelumnya sudah tersedia, bukan dari alokasi baru.

“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Selain dari APBN, pemerintah juga membuka peluang penggunaan plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung operasional awal program KDMP. Dari total plafon Rp40 triliun yang disiapkan, dana tersebut disebut belum sepenuhnya terserap.

Baca juga: Membangun Ekonomi dari Desa melalui Rekrutmen 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyebut, APBN tengah disiapkan sebagai sumber pendanaan awal pembayaran gaji pegawai KDMP sebelum koperasi mampu menghasilkan pendapatan sendiri.

“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” ujar Askolani pekan lalu.

Baca juga: Berapa Gaji Manajer Koperasi Merah Putih? Ini Faktanya

Di sisi lain, proses rekrutmen manajer KDMP masih berlangsung melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga. 

Koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Saat ini, tahapan seleksi telah memasuki tes kompetensi yang berlangsung pada 3-12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahap tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Peserta yang lolos nantinya akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang untuk menyiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi desa.