Langkah Pemerintah Ingin Tambah Saham Freeport 12 Persen Disorot Akademisi, Baik atau Buruk?

Ilustrasi PT Freeport Indonesia. (ANTARA/Agus Salim).

INDOZONE.ID - Pemerintah saat ini tengah mengupayakan adanya penambahan saham untuk negara, dalam hal ini PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen. Langkah tersebut dikupas oleh sejumlah akademisi.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof Wardana menilai jika penambahan saham di Freeport akan memberikan keuntungan strategis untuk Indonesia, karena hasil tambang perusahaan tersebut, tembaga dan emas, menjadi komoditas penting di era transisi energi.

"Tambang Freeport itu hasil utamanya adalah tembaga dan emas. Nah, dua-duanya itu sekarang sangat penting di dunia. Tembaga, misalnya sangat dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Semua mobil listrik itu komponennya menggunakan tembaga terutama di bagian baterai dan sistem kelistrikan," kata Prof Wardana seperti dikutip pada Jumat (17/10/2025).

Baca juga: Negosiasi Divestasi 12 Persen Saham Freeport Masuki Tahap Finalisasi

Menurutnya, dengan porsi saham yang semakin besar, keuntungan yang diterima Indonesia dari aktivitas pertambangan itu tentunya juga meningkat. 

Lebih dari itu, penguasaan sumber daya alam strategis seperti tembaga dan emas akan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Jadi dengan porsi saham kita yang lebih besar, otomatis sharing profit-nya juga lebih besar. Kita akan mendapatkan bagian ekspor yang lebih tinggi, baik dari tembaga maupun emas," tuturnya.

Wardana juga menilai kebijakan pemerintah soal evaluasi IUP setiap 10 tahun merupakan langkah tepat untuk menjaga keberlanjutan sektor pertambangan. Menurutnya, periode itu memberi waktu yang cukup bagi perusahaan untuk beradaptasi dan memperbaiki sistem pengelolaan tambang.

"Kalau tidak dievaluasi secara berkala, nanti perusahaan bisa bebas menambang tanpa batas. Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan," kata Wardana.

Baca juga: Freeport Gratiskan 12 Persen Saham ke RI, Stock Pemerintah Tembus 63%

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, menilai penambahan saham Freeport dan perpanjangan IUP merupakan langkah maju yang menunjukkan kemampuan finansial dan politik Indonesia dalam mengelola aset strategisnya sendiri

"Langkah itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan finansial nasional kita, karena faktanya kita belum bisa sepenuhnya mengandalkan pendanaan dalam negeri, tapi PR-nya adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap dana asing itu tidak berlarut-larut," kata Sri Wahyudi.

Lebih jauh, Sri Wahyudi-pun merespon dan meluruskan pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal penambahan porsi saham freeport berkembang di jagat maya bahwa tambang tersebut bisa dikeruk hingga habis.

"Ya memang betul pernyataan Pak Bahlil, selama kontraknya masih berlaku, secara hukum perusahaan boleh menambang, tapi yang perlu kita jaga adalah aspek sustainability-nya. Kita ini kan memikirkan generasi mendatang juga, tidak hanya kepentingan saat ini,” tuturnya.