Komisi XI DPR Setujui PMN Rp11,5 Triliun untuk Empat BUMN, Termasuk Tambahan Trainset KRL Jabodetabek

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria memaparkan materi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI di Jakarta. (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

INDOZONE.ID - Komisi XI DPR RI resmi menyetujui pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dalam APBN 2025 senilai Rp11,5 triliun untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Salah satu alokasinya diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp1,8 triliun, yang akan digunakan untuk pengadaan trainset baru dan retrofit sarana KRL Jabodetabek.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Terima Penghargaan Tokoh Percepatan Pembangunan Papua

Selain PT KAI, PMN juga diberikan kepada:

- PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar

- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp2,5 triliun

- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,684 triliun

“Karena sudah sepakat semua, maka kesimpulan rapat ini saya nyatakan disetujui,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengatur BUMN, dikutip Selasa (9/12/2025).

Baca juga: Harapan Baru untuk Petani Ngawi: Transformasi Pertanian dengan Teknologi Drone

Fokus Alokasi PMN 2025

PMN tersebut diarahkan untuk memperkuat tugas penugasan pemerintah melalui peningkatan kapasitas dan layanan publik, antara lain:

INKA ditugaskan untuk memperkuat industri kereta nasional dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Lebih lanjut, PMN mengharapkan Pelni  dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi laut melalui pengadaan tiga kapal penumpang baru.

Baca juga: Bentuk Syukur Dapat Umroh dari PNM, Tangis Haru Nasabah PNM Mekaar di Sujud Pertama

Adapun, SMF diminta untuk mengoptimalkan leverage PMN, memperkuat pembiayaan perumahan untuk mendukung target program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Pada rapat yang sama, Komisi XI juga menyetujui PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah berupa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dari Kementerian ATR/BPN dan aset eks BPPN Kemenkeu dengan nilai wajar Rp2,957 triliun.

Dukungan ini ditujukan untuk penyediaan tanah bagi program prioritas nasional dan percepatan penyelesaian backlog perumahan.

Pemerintah Beri Apresiasi

Baca juga: Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan terima kasih atas persetujuan tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjalankan pesan Komisi XI.

“Yang jelas, semua pesan dari Ketua dan Anggota Komisi XI untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan kami jalankan dengan serius,” ujar Purbaya.

Baca juga: Aset Mangkrak, Walikota Solo akan Tawarkan ke Investor

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengapresiasi dukungan pemerintah, baik melalui PMN maupun berbagai opsi pendanaan dan penugasan lainnya.