Arahan Strategis Presiden Prabowo tentang Reformasi Fiskal dan Pengelolaan Defisit APBN

Presiden Prabowo Subianto (tengah) memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet) (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis tentang reformasi fiskal dan pengelolaan defisit APBN kepada jajaran menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat terbatas Selasa malam.

"Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu (23/7/2025).

Rapat terbatas mengenai APBN itu digelar pada Selasa (22/7/2025) malam, setelah rapat terkait optimalisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Teddy menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis, khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. 

Baca juga: Kemenperin Usulkan Anggaran Rp3,984 Triliun Guna Mendukung Program Prioritas Industri Nasional

Presiden Prabowo, kata Teddy, juga mengimbau jajaran menterinya bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain membahas isu fiskal, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya deregulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi yang stabil.

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus," katanya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan, yang salah satunya agar APBN digunakan untuk membiayai program-program penting, termasuk di antaranya program-program prioritas pemerintah.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting," kata Sri Mulyani.

Kemudian terkait deregulasi, Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.

Baca juga: Presiden Prabowo Permudah Produk Indonesia Tembus Pasar Eropa Setelah 10 Tahun Negosiasi Alot

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” tambahnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2026, Sri Mulyani menekankan bahwa anggaran difokuskan untuk mendukung program-program prioritas presiden, termasuk makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan inisiatif ketahanan pangan.