BI Siapkan 7 Langkah Stabilkan Rupiah, Prabowo Beri Restu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto menyetujui tujuh langkah yang disiapkan Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pelemahan dalam beberapa hari terakhir.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, strategi tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5) malam.

“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” kata Perry.

Langkah pertama yang ditempuh BI adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar domestik maupun luar negeri, untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” ujarnya.

Baca juga: Rupiah Menguat ke Rp17.280 per Dolar AS Jumat Ini

Strategi kedua dan ketiga difokuskan pada penguatan arus modal masuk, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. BI mendorong masuknya modal asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi aliran keluarnya SBN dan saham,” kata Perry.

BI juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Perry menyebut hingga saat ini BI telah membeli SBN senilai Rp123,1 triliun.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi, termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa beli kembali (buyback) dan segala macam,” ujarnya.

Strategi keempat dilakukan dengan menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang tetap longgar. Perry mengatakan kondisi likuiditas saat ini masih memadai dengan pertumbuhan uang primer mencapai 14,1 persen.

Selain itu, BI juga memperketat pembelian dolar AS di pasar domestik sebagai strategi kelima. Batas pembelian dolar tanpa underlying yang sebelumnya maksimal 100 ribu dolar AS kini diturunkan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan.

“Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan-penguatan,” kata Perry.

BI bahkan tengah menyiapkan penurunan batas pembelian hingga 25 ribu dolar AS per bulan.

Baca juga: Mengenal Redenominasi Rupiah: Penyederhanaan Angka Uang yang Sering Disalahpahami

“Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying,” ujarnya.

Langkah keenam diarahkan pada penguatan intervensi di pasar offshore melalui skema non-deliverable forward (NDF). BI membuka ruang bagi bank domestik untuk ikut melakukan transaksi NDF di luar negeri, guna memperkuat pasokan dolar dan menjaga stabilitas rupiah.

“Kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri, sehingga pasokan lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Sementara strategi ketujuh dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi yang memiliki transaksi pembelian dolar tinggi. Pengawasan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Yang terutama, kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolar tinggi, kami kirim pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Frederika Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga,” ujar Perry.